Pengesahan Anggaran Pendidikan 2026: Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis

Pengesahan Anggaran Pendidikan 2026: Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia mengonfirmasi pengesahan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang mencapai 20 persen, setara dengan Rp 769,1 triliun. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas dalam penggunaan dana tersebut.

Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Rekor Baru Liverpool dan Pergerakan Tim Lain

Program MBG dipastikan tidak akan mengurangi alokasi untuk program pendidikan lainnya. Teddy menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam perbaikan sistem pendidikan Indonesia.

Rincian Alokasi Anggaran Pendidikan

Dari total anggaran pendidikan yang telah disetujui, Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis. Dalam pernyataannya, Teddy menjelaskan, "Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya."

Alokasi ini dihasilkan dari kesepakatan dalam rapat antara pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR setahun lalu. Menurut Teddy, terdapat konsensus yang kuat mengenai alokasi tersebut, menunjuk pada ketua Badan Anggaran yang berasal dari PDI-P.

Baca juga: Penjarahan di Rumah Eko Patrio, Polisi Selidiki Kasus Tersebut

Program Makan Bergizi Gratis sebagai Fondasi Pendidikan

Teddy menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis lebih dari sekadar penyediaan makanan. "Semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa program ini tidak mengganggu alokasi pendidikan lainnya, menegaskan bahwa tidak ada program strategis dari periode sebelumnya yang berhenti berjalan sekarang.

Klarifikasi dari PDI-P Mengenai Anggaran

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, menambahkan bahwa anggaran untuk Makan Bergizi Gratis diambil dari pos anggaran pendidikan. Esti mencatat, "Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun."

Ia juga menekankan perlunya transparansi terkait informasi anggaran untuk menanggapi pertanyaan yang muncul di kalangan kader di daerah. Esti menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN."

Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille: Peluang Emas untuk Karier