Pemerintahan Presiden Donald Trump difokuskan pada deportasi warga Palestina dari Amerika Serikat ke Israel dengan menggunakan jet pribadi, tindakan yang menarik perhatian publik dan media internasional.
Baca juga: DPR Hentikan Tunjangan Perumahan, Menjamin Transparansi Anggaran
Dua penerbangan deportasi tercatat telah dilakukan, dengan dampak biaya operasional yang mengkhawatirkan mencapai US$26.000 per jam terbang.
Detail Deportasi Warga Palestina
Penerbangan deportasi pertama dilaksanakan pada 21 Januari, dengan delapan warga Palestina diangkut dari Arizona dan tiba di Tel Aviv. Laporan dari konsorsium media, termasuk The Guardian dan +972 Magazine, menyebutkan bahwa penerbangan kedua pada 9 Februari juga terjadi, meskipun jumlah penumpang tidak dijelaskan.
Pesawat yang digunakan untuk deportasi ini memiliki kapasitas 16 kursi dan harus melakukan pengisian bahan bakar di beberapa lokasi, seperti New Jersey, Irlandia, dan Bulgaria, sebelum akhirnya mendarat di Bandara Ben Gurion.
Penerbangan-penerbangan tersebut dioperasikan oleh Dezer Development, perusahaan properti yang dimiliki oleh Michael Dezer, yang memiliki kewarganegaraan ganda Israel-AS, dan saat ini dikelola oleh putranya, Gil Dezer.
Baca juga: Desta Dukung Tuntutan 17+8, Ingatkan Prabowo untuk Jalankan Janji
Keterlibatan Pemerintah dan Biaya Operasional
Gil Dezer menyatakan kepada The Guardian, "Saya tidak pernah mengetahui siapa penumpang jet milik saya ketika disewa oleh pemerintah AS." Penyewaan pesawat tersebut diatur melalui Journey Aviation, sebuah perusahaan yang beroperasi di Florida.
Dalam praktik deportasi, pemerintah AS lebih sering memilih menggunakan pesawat komersial dibandingkan jet pribadi, sehingga langkah ini mengundang perhatian khusus. Keterlibatan pemerintah Israel dalam proses pemulangan juga dipandang sebagai langkah yang tidak biasa, mengingat wilayah yang dituju sedang dalam keadaan pendudukan militer.
Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk penerbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan prosedur yang diambil dalam menjalankan tindakan tersebut.
Tanggapan Resmi dan Kebijakan Deportasi
Middle East Eye telah mencoba menghubungi Departemen Luar Negeri AS serta Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendapatkan komentar. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri menyatakan, "Sesuai kebijakan Departemen yang telah lama berlaku, kami tidak membahas isi percakapan diplomatik dan antar lembaga yang bersifat tertutup."
Departemen Luar Negeri juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam proses pemulangan imigran ilegal sesuai dengan Perintah Eksekutif 14159 yang berfokus pada perlindungan masyarakat AS.
Pemerintahan Trump diketahui memprioritaskan deportasi cepat untuk imigran ilegal, terutama mereka yang memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan perbatasan dan keselamatan publik.
Baca juga: Penjarahan di Rumah Eko Patrio, Polisi Selidiki Kasus Tersebut
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
