Narges Mohammadi Dihukum Kembali di Tengah Ketegangan Politik Iran

Narges Mohammadi Dihukum Kembali di Tengah Ketegangan Politik Iran

Pemenang Nobel Perdamaian, Narges Mohammadi, dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun oleh pengadilan Iran, menandakan ketidakpastian hak asasi manusia dalam ketegangan nasional saat ini.

Baca juga: Pecat Anggota Polri Terkait Kematian Ojol, Kompol Cosmas Kaju Gae Jadi Sorotan

Vonis ini dikeluarkan oleh Pengadilan Revolusi di Mashhad dan mencerminkan sikap represif pemerintah terhadap protes yang meluas di negara tersebut.

Detail Vonis Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, yang kini berusia 53 tahun, divonis dengan rincian enam tahun penjara atas tuduhan 'berkumpul dan kolusi'.

Selain itu, ia juga dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara untuk tuduhan propaganda, menunjukkan intensitas perlakuan pemerintah terhadap aktivis.

Hukuman tambahan termasuk larangan bepergian ke luar negeri selama dua tahun dan pengasingan internal ke wilayah Khosf, yang terletak sekitar 740 kilometer dari ibu kota Teheran.

Vonis ini juga dikeluarkan saat Mohammadi tengah menjalani aksi mogok makan sejak 2 Februari 2026, yang terpaksa ia hentikan pada tanggal 8 Februari akibat kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

Respon Internasional dan Local

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengecam putusan tersebut dengan menyatakan bahwa hukuman ini mencerminkan 'represi mematikan yang kian meningkat' terhadap aktivis di Iran.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ karena Tutorial Pembuatan Bom Molotov

Hal ini menunjukkan ketidakpuasan internasional terhadap tindakan pemerintah Iran yang tidak segan-segan menindak suara-suara kritis.

Narges Mohammadi telah menjadi simbol perjuangan hak-hak manusia di Iran, meskipun ia pernah mendapatkan cuti medis karena masalah kesehatan, ia tetap vokal menyuarakan keadilan bagi perempuan.

Situasi dalam negeri tampaknya semakin berbahaya meskipun ia telah menerima sejumlah penghargaan internasional.

Dinamika Geopolitik dan Ancaman Nuklir

Ketegangan politik di Iran juga berkaitan erat dengan program nuklir mereka, di mana negara tersebut berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat untuk menyetujui kesepakatan pengayaan uranium.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Iran akan tetap menolak tekanan dari kekuatan besar dunia, menandakan sikap kebangkitan nasional.

Pembalasan pemerintah Iran terhadap perbedaan pendapat ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, termasuk penempatan kapal induk USS Abraham Lincoln.

Langkah ini menunjukkan niatan AS untuk menekan Iran dalam konteks geopolitik yang semakin rumit.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Menghebohkan