Peringatan Banjir dan Longsor di Jawa Barat: Kerusakan Lingkungan Memicu Ancaman!

Peringatan Banjir dan Longsor di Jawa Barat: Kerusakan Lingkungan Memicu Ancaman!

Walhi Jawa Barat mengeluarkan peringatan serius mengenai meningkatnya potensi bencana banjir bandang dan longsor di wilayah ini, yang dapat lebih parah dibandingkan dengan kejadian serupa di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Baca juga: Respons Google Terkait Isu Keamanan Gmail dan Phishing

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menegaskan bahwa provinsi ini sangat rentan terhadap bencana alam, yang sering dipicu oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana

Menurut Wahyudin Iwang, Jawa Barat termasuk provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti tsunami, gunung berapi, dan banjir bandang.

Ia menyatakan, "Bencana ekologis tersebut sangat mungkin bisa terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua."

Penyebab utama munculnya bencana ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan. Banyak izin usaha tambang yang statusnya sudah habis tetapi masih terus beroperasi, yang menambah risiko bencana yang semakin nyata.

Walhi mencatat bahwa pemerintah belum melakukan cukup upaya dalam pencegahan, pemulihan, dan perbaikan lingkungan.

Penurunan Tutupan Hutan

Walhi mencatat bahwa selama periode 2023-2025, tutupan hutan di Jawa Barat menunjukkan penyusutan signifikan, mencapai 43 persen dari total kawasan hutan.

Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Momen Sederhana

Hal ini terutama terjadi di kawasan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan BBKSDA. Banyak kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi area tambang dan proyek pengembangan lainnya.

"Kawasan konservasi telah terus menyusut bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi, dan itu ironi sekali," ujar Wahyudin.

Alih fungsi lahan yang masif di area imbuhan, seperti persawahan, menyebabkan berkurangnya kapasitas daya serap air, meningkatkan risiko bencana banjir dan longsor.

Tindakan Pemerintah dan Upaya Pemulihan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kerusakan hutan di provinsi ini sudah mencapai 80 persen.

"Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak," ungkapnya.

Dedi menambahkan bahwa pada Desember 2025, Pemprov Jabar akan memulai penanganan kerusakan hutan dan melibatkan masyarakat dalam pemulihan.

Setiap hektare hutan akan dikelola oleh dua warga dengan upah Rp50 ribu per hari untuk menanam dan merawat pohon, termasuk varietas yang tidak bisa ditebang.

Baca juga: Penjarahan di Rumah Eko Patrio, Polisi Selidiki Kasus Tersebut