Selasa, 03 MARET 2026 • 10:55 WIB

Respons China Terhadap Krisis Selat Hormuz dan Isu Penjualan Rudal ke Iran

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah China secara resmi memberikan tanggapan terhadap situasi terkini di Selat Hormuz yang dipengaruhi oleh tindakan Garda Revolusi Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Mao mengungkapkan keprihatinan China mengenai dampak penutupan Selat Hormuz pada perdagangan internasional dan menyerukan agar semua pihak menghentikan operasi militer yang dapat memperburuk ketegangan.

Kritikalnya Selat Hormuz dalam Ekonomi Global

Selat Hormuz adalah jalur strategis yang menghubungkan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia dengan pasar internasional. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total konsumsi minyak dunia melewati selat ini, menjadikannya sangat vital bagi stabilitas ekonomi global.

Sejak penutupan Selat Hormuz pada 28 Februari 2026, terjadi peningkatan ketegangan yang signifikan. Harga minyak di pasar Asia melonjak sekitar 13 persen, yang mengindikasikan kemungkinan harga mencapai 100 dolar AS per barel jika situasi berlanjut.

Tanggapan China Terhadap Peningkatan Ketegangan

Mao Ning menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran tidak memiliki legitimasi dari Dewan Keamanan PBB dan melanggar hukum internasional. 'Kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk harus dihormati sepenuhnya,' ungkapnya.

China juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional dalam menciptakan dialog yang berkelanjutan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan yang menjadi pusat perhatian ini.

Penolakan terhadap Isu Penjualan Rudal

Mao menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa Iran membeli rudal anti-kapal supersonik CM-302 dari China dengan tegas. 'Pemberitaan itu tidak benar,' ujarnya, menegaskan komitmen China untuk mematuhi kewajiban internasional.

Ia juga kembali menekankan pentingnya menghentikan operasi militer untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar yang berpotensi mengancam keamanan regional dan global.