Rencana Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disorot di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Rencana Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disorot di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Rencana Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, untuk membeli mobil dinas dengan anggaran mencapai Rp8,5 miliar mengundang perhatian publik.

Baca juga: Timnas Indonesia U-23 Gagal Menang Melawan Laos di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Partai Golkar, melalui Sekretaris Jenderal Sarmuji, meminta agar gubernur mempertimbangkan suara masyarakat dan efisiensi anggaran di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Reaksi Golkar Terhadap Rencana Mobil Dinas

Sarmuji menyatakan bahwa komunikasi antara partai dan gubernur bertujuan untuk mengingatkan pentingnya mendengarkan suara publik.

Dia menggarisbawahi bahwa di tengah pandemi, pengeluaran anggaran harus dievaluasi dengan cermat. 'Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,' ujarnya dalam sebuah wawancara.

Penekanan pada efisiensi ini muncul, mengingat banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif akibat kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil.

Baca juga: Pecat Anggota Polri Terkait Kematian Ojol, Kompol Cosmas Kaju Gae Jadi Sorotan

Konteks Pengadaan Mobil Dinas

Rudy Mas'ud menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas tersebut sudah disepakati pada tahun 2024, meskipun spesifikasi kendaraan memerlukan waktu pemesanan yang lebih lama.

Menurutnya, 'Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global,' menyoroti perlunya kendaraan berkualitas tinggi untuk keperluan resmi.

Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa gubernur memandang pengadaan ini sebagai langkah strategis untuk mendapat dukungan dan pengakuan dari pihak luar.

Regulasi dan Alasan di Balik Pengadaan

Rudy menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, yang mengatur jenis dan kapasitas kendaraan untuk kepala daerah.

'Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas,' ujarnya, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada aspek kualitas kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pernyataan ini dimaksudkan untuk mendukung argumen bahwa pengadaan tersebut adalah tindakan yang diperlukan, meskipun di tengah sorotan publik yang bertanya-tanya tentang relevansinya.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ karena Tutorial Pembuatan Bom Molotov