Rabu, 11 FEBRUARI 2026 • 20:10 WIB

Pencairan TKD Aceh, Sumut, dan Sumbar Segera Didesak untuk Percepat Pemulihan Daerah

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencairkan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Situasi ini dianggap krusial untuk mendukung pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Dalam konferensi pers Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menegaskan perlunya pencairan yang cepat dan tepat waktu untuk mempercepat proses rehabilitasi.

Pentingnya Pencairan TKD

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan harapannya agar pencairan TKD untuk ketiga provinsi tersebut dapat segera terrealisasi. "Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini kalau bisa secepat mungkin untuk direalisasikan," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa alokasi TKD harus menjadi prioritas utama, khususnya untuk Aceh yang telah mengalami kerugian signifikan. "Kalau Aceh mungkin separuhnya-lah, karena Rp 800 miliar untuk Provinsi Aceh. Kalau bisa separuhnya, Rp 400 miliar itu pasti akan kencang," tambahnya.

Dalam konteks ini, Kabupaten Aceh Tamiang diidentifikasi sebagai daerah yang paling membutuhkan dukungan anggaran. Tito menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp72 miliar diperlukan untuk memulihkan fasilitas pemerintahan serta mendukung kegiatan pembersihan pascabencana.

Dukungan dari Partai Politik

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan dukungan partainya untuk pengembalian TKD secara penuh kepada daerah yang terdampak bencana. "Kami mendukung sekali bahwa kalau bisa dikembalikan sepenuhnya," katanya.

Sitorus juga menekankan pentingnya pemerintah daerah bersiap menghadapi cuaca ekstrem yang bisa memicu bencana. Ia mendorong perlunya alokasi khusus untuk kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Dia mengingatkan, "Keterlambatan respons pemerintah pusat dan daerah pada bencana tahun lalu menjadi bukti nyata dampak keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, negara yang rawan bencana seperti kita ini tidak bisa tidak, tentu harus ada anggaran yang selalu disiapkan untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini."

Usulan Efisiensi Program

PDIP mengusulkan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada berbagai program demi pengembalian TKD. Sitorus menegaskan, "Kami berharap efisiensi itu dilakukan untuk program-program yang lain dulu, ya."

Usulan ini menyoroti perhatian partai terhadap situasi anggaran dan pentingnya alokasi dana untuk kebencanaan. Ia berharap pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap bencana.

"Saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya, tidak saja untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi, tetapi juga untuk perlindungan-perlindungan di masa depan," tutupnya.