Golkar Menegaskan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Wacana Pilkada Melalui DPRD

Golkar Menegaskan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Wacana Pilkada Melalui DPRD

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memaparkan tentang usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi sistem tidak langsung melalui DPRD. Ia mencatat bahwa sebagian besar penolakan publik muncul akibat kekhawatiran akan munculnya kembali sistem pilkada era Orde Baru.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor, Gubernur Cabut Instruksi WFH

Sarmuji menekankan bahwa meskipun mekanisme baru diusulkan, fokus utama tetap pada partisipasi publik. Ia memastikan bahwa partai berupaya mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti di masa lalu.

Respon terhadap Penolakan Publik

M. Sarmuji mengakui bahwa kekhawatiran masyarakat berakar dari pengalaman buruk di masa lalu, saat partisipasi publik dalam pilkada sangat minim. "Publik mungkin menyangka pilkada yang lagi didesain ini apakah nanti seperti pilkada zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya hampir nihil," ujarnya dalam konferensi di DPP Golkar, Jakarta Barat.

Ia mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam kenangan negatif tersebut. Menurut Sarmuji, mekanisme baru yang diusulkan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dan menyuarakan keinginan mereka.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ karena Tutorial Pembuatan Bom Molotov

Menjaga Partisipasi Publik

Sarmuji kembali menekankan bahwa partisipasi publik akan tetap menjadi elemen penting meskipun pemilihan dilakukan melalui DPRD. "Kami akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung," kata Sarmuji.

Partai Golkar telah merencanakan sejumlah mekanisme yang memungkinkan keterlibatan masyarakat, termasuk kampanye terbuka dan debat calon. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap memiliki suara dalam proses pemilihan kepala daerah.

Sikap Golkar Terkait Wacana Pilkada

Sarmuji menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD bersyarat. "Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal," ujarnya.

Dengan penekanan pada transparansi dan keterlibatan masyarakat, Golkar berharap agar perubahan ini dapat diterima dan tidak mengulangi kesalahan dari masa lalu.

Baca juga: Mengenal Finfluencer: Solusi Cerdas untuk Memahami Keuangan di Era Digital