Kamis, 08 JANUARI 2026 • 13:09 WIB

Penggeledahan di Kementerian Kehutanan Terkait Dugaan Korupsi Nikel

Author

Fiddy Anggriawan

Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada tanggal 7 Januari 2026.

Penggeledahan ini berhubungan dengan dugaan korupsi yang menyangkut alih fungsi hutan untuk keperluan tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Rincian Penggeledahan di Kemenhut

Penggeledahan tersebut dipimpin oleh penyidik Kejaksaan Agung dan disertai pengawalan ketat dari personel TNI. Beberapa dokumen dan barang bukti terlihat dikeluarkan dari gedung Kemenhut, termasuk satu kontainer dan dua bundel map merah.

Kehadiran penyidik ini menunjukkan langkah serius dalam penyelidikan kasus yang mencuri perhatian banyak pihak, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial dari alih fungsi hutan.

Klarifikasi dari Kemenhut

Menanggapi penggeledahan, Kemenhut menyatakan bahwa kehadiran penyidik bertujuan untuk mencocokkan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa fokus kegiatan ini adalah pada data hutan lindung yang telah berubah di masa lalu.

Ristianto juga menjelaskan bahwa penyelidikan ini tidak menyangkut periode Kabinet Merah Putih saat ini. Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih jelas mengenai tindakan penyidik.

Komitmen Kemenhut terhadap Penegakan Hukum

Kemenhut menekankan bahwa proses yang sedang berlangsung adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang mendukung ketelitian data dan transparansi informasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang baik di Indonesia.

Ristianto menyatakan, "Sinergi antara kementerian dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan pengelolaan hutan di Indonesia yang transparan dan berkelanjutan." Ini menunjukkan komitmen Kemenhut dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sumber daya alam.