Minggu, 28 DESEMBER 2025 • 17:57 WIB

Kemajuan Pembangunan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Author

Fiddy Anggriawan

Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, mengungkapkan progres pengadaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.

Proyek ambisius ini melibatkan kolaborasi antar kementerian dengan target penyelesaian 15 ribu unit rumah dalam waktu tiga bulan.

Rincian Pembangunan Huntara dan Huntap

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 27 Desember 2025, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan, "Malam minggu kemarin, saya berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BPI Danantara, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di kantor Sekretariat Kabinet."

Target pembangunan adalah sebanyak 15 ribu unit, dengan 500 unit pertama diharapkan selesai dalam waktu dekat. Setiap hunian akan dilengkapi dengan fasilitas seperti sanitasi air bersih, listrik, jaringan Wi-Fi, serta area bermain untuk anak-anak.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga rencanakan pembangunan 4.500 hunian sementara di ketiga provinsi yang terkena dampak.

Keterlibatan Kementerian dalam Pembangunan

Kementerian Perumahan telah memulai proyek pembangunan hunian tetap, dengan 2.500 unit pertama yang telah selesai dibangun di lahan milik BUMN. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan kondisi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat.

"Hunian sementara dan hunian tetap ini dibangun dengan beberapa kriteria, yaitu tidak berada di lokasi rawan bencana dan berada dekat dengan akses jalan serta fasilitas umum," ungkap Teddy.

Pemerintah daerah pun diharapkan untuk berperan aktif dalam menyediakan lokasi serta pendampingan bagi para penghuni huntara dan huntap, guna memperlancar proses pemindahan.

Status Transisi Darurat di Wilayah Sumatera

Menko PMK Pratikno sebelumnya menginformasikan bahwa beberapa daerah di Sumatera telah mengumumkan penetapan status transisi dari keadaan darurat bencana. "Sejumlah kabupaten/kota telah memutuskan status transisi darurat," jelas Pratikno di Jakarta.

Dia juga menambahkan, bahwa proyek pembangunan hunian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan.

"Huntara dan huntap telah mulai dibangun di berbagai lokasi, dengan pendataan penerima manfaat dan penyiapan lahan yang berkelanjutan," imbuh Pratikno.