Jumat, 05 DESEMBER 2025 • 10:13 WIB

DPR RI Memanas: Usman Husin Tantang Menteri Kehutanan Mundur

Author

Edi Hidayat

Situasi dalam DPR RI semakin memanas setelah Anggota Komisi IV, Usman Husin, meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur jika tidak mampu menyelesaikan masalah kehutanan di Indonesia.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, di mana Usman menilai Raja Juli tidak memahami isu-isu yang ada di lapangan.

Kritik Pedas dari Usman Husin

Dalam rapat yang berlangsung pada 4 Desember 2025, Usman Husin memberikan kritik tajam terhadap pengelolaan hutan oleh Menteri Kehutanan. Ia menegaskan bahwa jika Raja Juli tidak mampu menjawab tantangan yang ada, maka sebaiknya ia mundur.

Usman menyoroti bencana yang melanda Sumatera dan meminta agar semua izin pelepasan hutan dihentikan. "Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop," tegasnya, menunjukkan urgensi situasi yang dihadapi.

Pernyataan Mengejutkan Raja Juli

Di tengah diskusi yang memanas, Raja Juli Antoni berusaha membela posisi dirinya dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk penebangan hutan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) selama menjabat. "Saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya," ujarnya kepada wartawan.

Raja Juli juga merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa selama ini, semua tindakannya didasarkan pada instruksi tersebut dan tidak ada pelepasan fungsi hutan yang dilakukan.

Pertanyaan Mendasar Dari Legislator

Usman Husin tidak hanya mengkritik, tetapi juga mempertanyakan tindakan konkret yang akan diambil untuk menanam kembali pohon-pohon di daerah yang sudah gundul. "Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu," pintanya.

Dengan nada skeptis, Usman mencatat bahwa izin untuk daerah gundul terus dikeluarkan meskipun ada jaminan dari Menteri. Ia menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil.