Senin, 24 NOVEMBER 2025 • 12:45 WIB

Jepang Hadapi Tantangan Penurunan Populasi yang Mengkhawatirkan

Author

Fiddy Anggriawan

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menekankan bahwa penurunan populasi adalah tantangan paling serius yang dihadapi negaranya saat ini.

Pemerintah akan menerapkan langkah-langkah darurat untuk merespons dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh masalah ini.

Strategi Populasi yang Komprehensif

Dalam pembentukan Markas Strategi Populasi, Takaichi menyatakan, "Menyadari bahwa tantangan terbesar yang dihadapi negara kita adalah penurunan populasi, kami telah mendirikan Markas Strategi Populasi untuk mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif."

Rencana ini mencakup reformasi untuk mendorong peningkatan angka kelahiran, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda dan perempuan, khususnya di daerah pedesaan.

Pemerintah juga berusaha membangun ekonomi regional baru yang berorientasi pada nilai tambah serta berupaya untuk menciptakan koeksistensi dengan tenaga kerja asing.

Dampak Demografi dan Ekonomi

Jepang dikenal sebagai masyarakat super-aged, dengan hampir 30% dari populasi berusia di atas 65 tahun, yang berdampak pada prospek ekonomi yang suram.

Angka kelahiran yang menurun tajam ke angka 1,15 ini jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan populasi.

Akibatnya, terjadi pengurangan komunitas di pedesaan dan meningkatnya rasio ketergantungan non-produktif, karena jumlah pekerja yang semakin menyusut.

Rencana Pengeluaran untuk Keluarga dan Anak

Pemerintah Jepang fokus pada masalah ini dengan merencanakan anggaran tahunan sebesar 3,6 triliun yen Jepang, atau sekitar Rp 3.836 triliun, untuk paket kebijakan anak dan keluarga.

Paket ini dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida dan ditargetkan untuk mulai berlaku pada tahun fiskal 2026.

Peningkatan investasi ini diharapkan menjadi kesempatan terakhir bagi Jepang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran sebelum memasuki dekade 2030-an.