Rabu, 12 NOVEMBER 2025 • 15:05 WIB

Undang-Undang Kecepatan Pejalan Kaki di Slovakia Menuai Kontroversi

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Slovakia baru saja menyetujui undang-undang yang membatasi kecepatan maksimum pejalan kaki di trotoar hingga 6 kilometer per jam. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan di trotoar yang semakin padat, namun memicu rencana kontroversial di kalangan masyarakat.

Masyarakat beragam merespons dengan skeptis, menganggap aturan ini berlebihan dan tidak realistis. Ada juga spekulasi mengenai kemungkinan diperlukan SIM untuk berjalan kaki serta ancaman denda hingga 100 euro bagi pelanggar.

Rincian Undang-Undang Baru

Undang-undang yang baru disetujui tidak hanya berfokus pada pejalan kaki, tetapi juga mengatur ciclist, pengguna sepatu roda, dan skuter listrik. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan di trotoar yang semakin ramai dengan berbagai pengguna.

Pelanggaran terhadap batas kecepatan ini dapat dikenakan sanksi hingga 100 euro, meskipun saat ini masih belum ada kejelasan mengenai bagaimana cara penegakan aturan tersebut saat mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan

Sejumlah kalangan menilai regulasi ini tidak realistis dan menciptakan situasi yang absurd. Dan Kollar, Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia, menegaskan, “Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan, bahkan anak-anak berusia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya.”

Sementara itu, kelompok Concerned Mothers juga memberikan respons, meminta Presiden Slovakia untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut. Mereka berpendapat bahwa aturan ini cenderung menimbulkan kebingungan alih-alih menyelesaikan persoalan keselamatan di jalan.

Konteks dan Tantangan Kebijakan

Data dari kepolisian Slovakia menunjukkan bahwa pada tahun lalu, 67 pejalan kaki serta 22 pesepeda dan pengguna skuter kehilangan nyawa akibat kecelakaan. Namun, data spesifik mengenai insiden yang terjadi di trotoar tidak tercatat secara terpisah.

Pemerintah Slovakia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Fico telah memperkenalkan sejumlah perundang-undangan yang kontroversial sejak 2023. Kebijakan ini sering memicu protes dari masyarakat yang merasa kebebasan mereka terancam.