Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Mantan Presiden Indonesia

Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Mantan Presiden Indonesia

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar semua presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia memperoleh gelar pahlawan nasional. Usulan ini muncul di tengah penolakan pemberian gelar kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Bertemu Mahasiswa, Bahas Isu Tunjangan dan Investigasi

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Bahlil menekankan pentingnya menghargai kontribusi para mantan presiden terhadap bangsa.

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Bahlil Lahadalia, dalam pernyataannya, mengusulkan agar semua tokoh bangsa, termasuk mantan-mantan presiden, mendapatkan gelar pahlawan nasional. 'Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,' ujarnya.

Di daftar 40 nama kandidat pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial terdapat nama Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau dikenal sebagai Gus Dur. Bahlil juga menambahkan BJ Habibie sebagai kandidat pahlawan nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan pentingnya mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para presiden tersebut. 'Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional.'

Baca juga: Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru: Provokasi atau Pembatasan Hak Asasi?

Jasa Soeharto dan Penolakan Terhadap Gelar

Bahlil menanggapi penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto dengan menyebut bahwa jasa-jasanya selama 32 tahun memimpin bangsa pantas mendapat pengakuan. 'Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya,' ujar Bahlil.

Ia mencatat bahwa Soeharto berhasil membawa Indonesia dari inflasi yang ekstrem hingga situasi yang lebih stabil. 'Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga,' jelasnya.

Namun, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto muncul dari 500 aktivis dan akademisi, yang melalui deklarasi di Jakarta mempertegas alasan penolakan mereka. Alasan tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pemberangusan kebebasan berpendapat.

Kritikan Terhadap Pemerintahan Soeharto

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Soeharto diwarnai pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi.

'Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,' ungkap Usman dalam sesi wawancara.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto juga menjadi faktor penting dalam penolakan tersebut. 'Semua faktor ini membuat gelar tersebut tidak pantas diterima oleh Soeharto.'

Baca juga: Pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024