Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengelak tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan alokasi dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026.
Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China untuk Merayakan 80 Tahun Kemenangan Rakyat
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan, ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam masalah sekolah yang rusak.
Penjelasan Teddy di Istana Kepresidenan
Dalam konferensi pers pada Jum'at, 27 Februari 2026, Teddy menjelaskan, 'Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan.' Ia berharap narasi tersebut diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.
Teddy menjelaskan lebih lanjut bahwa permasalahan sekolah yang membutuhkan renovasi memiliki sejarah dan kekuasaan terdapat pada pemerintah daerah. 'SMA merupakan kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan bupati dan wali kota,' tambahnya.
Capaian Renovasi Sekolah di Era Prabowo
Teddy menegaskan pentingnya proyek renovasi sekolah yang dilakukan di bawah kepemimpinan Prabowo. 'Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi,' ujarnya.
Dia juga mencatat bahwa anggaran total untuk renovasi sekolah tersebut mencapai Rp17 triliun dan menyatakan bahwa fokus terhadap pendidikan tetap terjaga di pemerintahan saat ini.
Baca juga: Bursa Transfer Musim Panas 2025: Rekor Baru Liverpool dan Pergerakan Tim Lain
Dukungan Terhadap Program Pendidikan
Dalam kesempatan tersebut, Teddy menunjukkan bahwa tidak ada program strategis pendidikan yang dihentikan selama kepemimpinan Prabowo. 'Biasanya ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan,' ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti inisiatif Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak tanpa akses pendidikan. 'Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat,' ujarnya.
Reaksi Terhadap Isu Insentif Guru
Menanggapi dugaan bahwa pemerintah tidak memperhatikan nasib guru, Teddy menyatakan ada banyak kebijakan yang mendukung. 'Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan,' tuturnya.
Ia juga menyampaikan, 'Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu.'
Posisi PDIP Terhadap Program MBG
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayanti, tetap pada pendiriannya bahwa program MBG menggunakan anggaran pendidikan. 'Program MBG mengambil alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun,' ujarnya.
Esti juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang menyatakan bahwa 'Rp769 triliun anggaran pendidikan di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun.'
Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Menghebohkan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
