Pertemuan Board of Peace yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari 2026. Acara ini menarik partisipasi dari lebih dari 20 negara dengan tujuan utama menggalang dukungan internasional untuk rekonstruksi serta bantuan kemanusiaan di Gaza.
Baca juga: Kunto Aji Kritik Status Selebriti di DPR: Semua Harus Akuntabel
Gedung Putih mengonfirmasi adanya komitmen kolektif untuk mengumpulkan lebih dari 5 miliar dolar AS, demi memfasilitasi pemulihan wilayah yang terdampak konflik berkepanjangan.
Komitmen Internasional untuk Gaza
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa negara-negara peserta akan mengirim ribuan personel untuk misi stabilisasi internasional ke Gaza. Langkah ini menjadi bagian dari rencana pemerintah AS yang lebih luas untuk membangun kembali wilayah tersebut.
Leavitt menyatakan, “Presiden memiliki rencana dan visi yang sangat berani untuk membangun kembali Gaza, yang kini berjalan dengan baik melalui Board of Peace.” Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam menyelesaikan isu kemanusiaan di kawasan itu.
Baca juga: Proses Penyelidikan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni
Pembentukan dan Dukungan Board of Peace
Board of Peace didirikan setelah penandatanganan dokumen pendiriannya oleh Trump di Davos, Swiss, pada 23 Januari lalu. Pembentukan badan ini dianggap memperoleh legitimasi dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan rencana perdamaian di Gaza.
Sejumlah negara dari Timur Tengah, termasuk Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar, bersama negara berkembang seperti Indonesia, telah bergabung secara resmi dalam inisiatif ini. Namun, beberapa negara Barat serta sekutu tradisional AS menunjukkan kehati-hatian terhadap keterlibatan mereka.
Akses dan partisipasi negara-negara ini diharapkan mampu memperkuat usaha kolektif guna memperbaiki situasi di Gaza yang terus memburuk.
Kritik dan Kontroversi
Keterlibatan Vatikan dalam inisiatif ini dipermasalahkan, setelah Kardinal Pietro Parolin menyatakan ketidakikutsertaan mereka, dengan menekankan bahwa penanganan krisis Gaza seharusnya berada di bawah naungan koordinasi PBB. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai posisi dan relevansi Board of Peace dalam konteks organisasi internasional.
Pada tahap awal, Board of Peace dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza setelah gencatan senjata pada bulan Oktober yang lalu. Namun, pernyataan Trump yang membuka peluang perluasan peran badan ini untuk menangani konflik global menimbulkan kekhawatiran akan adanya tumpang tindih dengan tugas yang telah diemban oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille: Peluang Emas untuk Karier
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
