Prabowo Tegaskan Tindakan Tegas untuk Pengelola BUMN yang Diduga Bermasalah

Prabowo Tegaskan Tindakan Tegas untuk Pengelola BUMN yang Diduga Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi menyembunyikan kekayaan negara. Ia menyatakan akan meminta Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap individu-individu tersebut.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China untuk Merayakan 80 Tahun Kemenangan Rakyat

Pernyataan tegas ini dikeluarkan dalam pidato saat Rapat Koordinasi Nasional di Sentul, Bogor pada Senin (2/2/2026). Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pengelolaan BUMN yang dianggap tidak efisien.

Kekhawatiran atas Pengelolaan BUMN

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan keprihatinan mengenai pengelolaan BUMN yang terpecah menjadi 1.040 perusahaan. Menurutnya, jumlah yang demikian besar mengakibatkan pengelolaan menjadi tidak efisien.

"Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan," ungkap Prabowo sambil menegaskan perlunya pertanggungjawaban dari pemimpin BUMN sebelumnya.

Jumlah perusahaan yang terus meningkat dianggap sebagai salah satu indikator adanya permasalahan dalam pengelolaan aset negara, yang seharusnya dikelola dengan lebih baik dan transparan.

Baca juga: 5 Kota di Indonesia yang Pas untuk Liburan Sendirian

Ancaman Pemeriksaan oleh Kejaksaan

Peringatan Prabowo diiringi dengan ancaman kepada para direksi BUMN untuk bersiap menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan. "Siap-siap kau dipanggil kejaksaan," tegas Prabowo, menegaskan bahwa tindakan tegas siap diambil terhadap mereka yang melanggar.

Setelah menyampaikan ancamannya, Prabowo menambahkan, "Kan mereka itu ngejek, ‘Prabowo hanya bisa ngomong di podium aja’ oiya? Tunggu aja panggilan. Lo jangan nantang gue lo!".

Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola BUMN yang selama ini dianggap masih menyimpan banyak masalah.

Peran Badan Pengelola Investasi

Pernyataan Prabowo juga bertepatan dengan kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang baru dibentuk dan kini memiliki nilai aset sebesar US$1 triliun. Prabowo percaya bahwa BPI dapat membantu meningkatkan pengelolaan kekayaan negara.

BPI diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi publik, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin dihadapi negara.

Kementerian terkait diharapkan melakukan kolaborasi untuk memaksimalkan potensi aset yang ada, serta menjawab tantangan pengelolaan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Baca juga: Kompetisi Ketat: Manchester United dan Manchester City Berburu Kiper Baru