Jumat, 09 JANUARI 2026 • 10:17 WIB

Industri Diplomasi Indonesia Menanjak: Dipilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

Author

Indonesia telah resmi terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026, bertepatan dengan perayaan dua dekade berdirinya lembaga tersebut.

Penetapan ini berlangsung dalam sebuah pertemuan di Jenewa pada 8 Januari 2026, menandakan langkah penting dalam diplomasi internasional Indonesia.

Proses Pemilihan dan Dukungan Diplomatik

Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB melalui kesepakatan negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG), diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.

Pemerintah Indonesia berusaha intensif melakukan pendekatan kepada seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri, agar langkah ini selaras dengan arahan pembinaan peran Indonesia dalam forum multilateral.

Peran dan Tanggung Jawab Indonesia

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, ditunjuk untuk memimpin Dewan HAM PBB. Dengan pengalaman sebelumnya, ia akan memimpin sidang-sidang sepanjang tahun dalam upaya menangani isu-isu hak asasi manusia di forum internasional.

Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kepemimpinan yang objektif, inklusif, dan berimbang, menyikapi berbagai isu yang bisa menjadi perhatian global.

Visi dan Tema Kepemimpinan

Kepemimpinan Indonesia pada tahun ini bertemakan 'A Presidency for All', yang mengedepankan pendekatan konsensus dan efektivitas kerja lembaga. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, komitmen tersebut akan dilaksanakan dengan prinsip imparsialitas dan transparansi.

Sebagai anggota Dewan HAM PBB yang telah enam kali terpilih dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, Indonesia berusaha memperkuat posisi sebagai aktor kunci dalam memperjuangkan hak asasi manusia secara global.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: