Jokowi Klarifikasi tentang Status Bandara IMIP di Morowali

Jokowi Klarifikasi tentang Status Bandara IMIP di Morowali

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait dengan bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang ada di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara tersebut, menjelaskan polemik yang berkembang di publik.

Baca juga: Kemenperin: Izin Penjualan iPhone 17 Belum Diterima, Namun Investasi Apple Terus Berjalan

Dalam pernyataannya, Jokowi mengungkapkan, "Enggak, enggak pernah saya nggak pernah meresmikan bandara, Bandara IMIP di Morowali, tidak pernah saya," saat ditemui di kediamannya.

Pernyataan Jokowi

Di hadapan media, Jokowi menegaskan bahwa bandara yang pernah diresmikannya adalah Bandara Maleo, bukan IMIP. "Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah," jelasnya.

Jokowi menambahkan bahwa dia tidak terlibat dengan bandara IMIP dan menyoroti bahwa bandara tersebut kemungkinan besar dikelola oleh pihak swasta. "Kalau yang IMIP itu, saya kira, miliknya swasta," tuturnya.

Baca juga: Kunto Aji: Tanggung Jawab Anggota DPR Harus Ditegaskan

Posisi PT IMIP

Direktur Komunikasi PT Indonesia Morowali Industrial Park, Emilia Bassar, memberikan informasi lebih lanjut mengenai status bandara tersebut. Dia menegaskan bahwa bandara IMIP telah terdaftar di Kementerian Perhubungan.

"Bandara khusus IMIP terdaftar di Kemenhub, yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan," ungkap Emilia dalam pesan singkatnya.

Meski begitu, Emilia tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai otoritas negara di bandara ini, termasuk terkait keberadaan petugas Bea Cukai dan Imigrasi.

Status Bandara IMIP

Informasi terbaru menunjukkan bahwa Bandara IMIP memiliki kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS, tercatat sebagai bandara domestik yang dikelola secara swasta. Bandara ini berada di bawah pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.

Bandara IMIP bersifat khusus dan hanya digunakan untuk melayani kepentingan tertentu di dalam kawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1/2009. Pengawasan dan pengendalian operasional bandara ini dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang ditetapkan oleh menteri.

Baca juga: Calvin Verdonk Dekat dengan Lille: Peluang Emas untuk Karier