Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada Selasa, 11 November 2025, untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese.
Baca juga: ASN DKI Jakarta Kembali Bekerja di Kantor, Gubernur Cabut Instruksi WFH
Dalam kunjungan ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang menjadwalkan pertemuan strategis terkait kerjasama bilateral.
Agenda Pertemuan dan Diplomasi Bilateral
Dalam kunjungan satu hari ini, Prabowo diagendakan untuk melaksanakan pertemuan tête-à-tête dengan PM Anthony Albanese, diikuti oleh upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia, Sam Mostyn.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa agenda juga mencakup diskusi mengenai perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.
Teddy mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Albanese ke Indonesia yang terjadi pada bulan Mei lalu, sebagai bentuk pertukaran diplomatik antara kedua negara.
Baca juga: Pelatih Timnas Korea Selatan U-23 Siap Hadapi Tantangan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Penundaan Penerbangan dan Agenda Dalam Negeri
Sebelum berangkat ke Australia, Prabowo menunda penerbangannya selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Bandara Halim Perdanakusuma.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan beberapa menteri lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya penggunaan anggaran rakyat secara tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, khususnya dalam mengelola dana di daerah.
Penekanan terhadap Akuntabilitas Anggaran
Teddy menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk mengoordinasikan dan mengecek penyerapan anggaran yang dikelola oleh kepala daerah menjelang akhir tahun.
Dengan kata lain, perhatian yang brandalan pada akuntabilitas dan transparansi anggaran menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan publik saat ini.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pemanfaatan anggaran yang optimal demi kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: