Jakarta Cabut Bansos untuk Warga Terlibat Judi Online

santaitalks.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan mencabut bantuan sosial bagi warga yang terlibat dalam judi online. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai institusi, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Dinas Sosial, untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos di masyarakat.

Koordinasi untuk Deteksi Penyalahgunaan Bansos

Pemprov DKI Jakarta kini meningkatkan koordinasi dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat untuk mendeteksi penyalahgunaan bantuan sosial. Harapannya, langkah ini bisa memberikan informasi mendalam mengenai keterlibatan warga dalam judi online.

Pada Rabu (23/7), nota kesepahaman telah ditandatangani bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk penanganan lebih lanjut. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme yang terkait dengan judi online.

Data Penyaluran Bansos dan Keterlibatannya dalam Judi Online

Dalam data yang dikumpulkan PPATK, terdapat 602.419 warga DKI Jakarta yang terindikasi terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Dari angka ini, sebanyak 15 ribu di antaranya adalah penerima bansos yang tercatat melakukan transaksi hingga mencapai Rp3,12 triliun.

“Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan.

Komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk Keadilan Sosial

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Ia akan mengalihkan bantuan kepada mereka yang lebih memerlukan jika ada yang terlibat dalam praktik judi online.

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya di acara di kawasan Gelora Bung Karno.

Pramono juga menyampaikan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap penyaluran bansos agar tepat sasaran. “Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.