Rabu, 13 MEI 2026 • 19:54 WIB

Konflik Kepengurusan PB Muay Thai Indonesia: 1.200 Atlet Terancam

Author

Edi Hidayat

Ketidakpastian melanda dunia bela diri nasional dengan konflik kepengurusan di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini merasa tertekan akibat perselisihan yang tak kunjung selesai.

Dari masalah administratif hingga intimidasi terhadap atlet, situasi ini mengancam karir dan mental para pejuang Muay Thai yang telah berjuang keras untuk olahraga ini.

Persoalan Legalitas yang Mengancam

Dalam pernyataan resminya, Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret, mengungkap adanya keanehan dalam proses kepengurusan. Ia mencatat bahwa ada penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi tanpa pencabutan SK kepengurusan yang lama.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," tuturnya.

Lebih jauh, Lutfi juga menyayangkan pembekuan pengurus daerah yang dianggap tidak transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya dalam keterangan resmi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan legalitas keputusan yang diambil, yang berpotensi berpengaruh pada kegiatan atlet dan organisasi semuanya.

Dampak Negatif pada Atlet

Ketidakpastian yang melanda organisasi juga berimbas pada kondisi mental atlet. Beberapa orang tua atlet melaporkan adanya intimidasi yang dialami anak-anak mereka, yang berpotensi mengganggu konsentrasi mereka menjelang kompetisi.

Kondisi psikologis yang terganggu ini dikhawatirkan dapat memengaruhi prestasi atlet Muay Thai Indonesia di arena internasional. Kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal pun menuntut diadakannya audiensi terbuka untuk memberikan transparansi terkait status atlet nasional.

"Kami merasa perlu untuk mengajak semua pihak untuk mendengarkan keluh kesah dan tekanan yang dialami atlet," ungkap Lutfi.

Dengan adanya atmosfer yang penuh ketidakpastian ini, para atlet menjadi semakin sulit untuk fokus dan memberikan yang terbaik.

Langkah Politikal yang Ditempuh

Menyikapi situasi yang ada, pihak Farel Alfaret dan Lutfi Agizal menyatakan akan mengambil langkah yang lebih tegas jika tak ada respon dari KONI dan Kemenpora. Mereka berencana melaporkan konflik ini ke lembaga legislatif untuk mendapatkan solusi.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga. Namun, jika menemui jalan buntu, kami akan membawa masalah dualisme PBMI ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," tegas Lutfi.