Selasa, 14 APRIL 2026 • 16:18 WIB

Perkuatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika di Pentagon

Author

Edi Hidayat

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon pada 13 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Kedua pihak mendiskusikan pengembangan program International Military Education and Training (IMET) serta meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata masing-masing negara.

Penguatan Kerja Sama Pertahanan Bilateral

Dalam pertemuan tersebut, Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Rico Ricardo Sirait menyebutkan bahwa ini menandai awal dari penguatan program IMET. Program ini berfokus pada capacity building dan human investment dalam pendidikan serta latihan, termasuk untuk pasukan khusus.

Rico menegaskan, 'Pembahasan ini sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata.'

Sebagai tindak lanjut, kedua negara mengeluarkan joint statement mengenai kesepakatan peningkatan kerja sama pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang diresmikan pada hari yang sama.

Inisiatif di Bawah Kerangka MDCP

MDCP merupakan pedoman untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara strategis. Di bawah kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat berencana mengeksplorasi berbagai inisiatif kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas teknologi pertahanan.

Rico menjelaskan, 'Bagi Indonesia, kerja sama ini dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional,' menegaskan pentingnya melaksanakan kerja sama dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.

Sebelum pertemuan, penandatanganan MoU antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen Agus Widodo, dan Direktur DPAA, Kelly K McKeague, dilakukan sebagai langkah awal dalam pencarian sisa-sisa jenazah militer yang hilang.

Pertimbangan dan Akses Lintas Udara

Rico juga menyatakan bahwa usulan akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia tidak termasuk dalam kerangka MDCP. Usulan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Ia menambahkan, 'Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.'

Kemhan memastikan bahwa setiap langkah ke depan akan dilakukan dengan hati-hati, dan setiap kemungkinan kerja sama harus sesuai dengan hukum nasional dan internasional, serta melibatkan mekanisme resmi pemerintah.