Jumat, 27 FEBRUARI 2026 • 18:24 WIB

Pertarungan Anggaran: Golkar dan PDIP Berdebat Tentang Program Makan Bergizi

Author

Fiddy Anggriawan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Yahya Zaini, memberikan tanggapan terkait anggaran Rp 223,5 triliun untuk program Makan Bergizi (MBG) yang menjadi sorotan oleh PDIP.

Ia menjelaskan bahwa semua fraksi di DPR telah sepakat mengenai alokasi anggaran tersebut saat pembahasan, dan menegaskan dukungan penuh terhadap program yang bertujuan menyehatkan generasi muda.

Kesepakatan Anggaran MBG

Yahya Zaini mengungkapkan, "Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah." Ia menekankan bahwa anggaran tersebut telah disetujui secara resmi oleh semua fraksi dan merupakan bagian dari Undang-Undang APBN.

Ia menambahkan, "Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat." Hal ini menunjukkan adanya konsensus dalam pengambilan keputusan anggaran tersebut.

Golkar juga menegaskan dukungan mereka terhadap program Makan Bergizi. "Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia," ungkap Yahya.

Dampak dan Keberhasilan Program MBG

Yahya menjelaskan, program sejenis di berbagai negara telah membuahkan hasil positif. "Program semacam MBG telah dilaksanakan oleh banyak negara dan terbukti berhasil menciptakan generasi emas," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa negara-negara seperti Jepang dan Brasil telah menerapkan program ini dengan sukses. "Jepang telah menjalankan program ini selama 137 tahun," kata Yahya, menjelaskan bagaimana program serupa dapat memberikan hasil yang mengesankan.

Yahya juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan masyarakat dalam pelaksanaan program. "Pola kerja sama dengan yayasan ini merupakan pola yang tepat sehingga bisa mempercepat pelaksanaan MBG," tuturnya.

Kritik PDIP dan Permintaan Klarifikasi

PDIP mengungkapkan kritik mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan meminta kejelasan mengenai sumber pendanaannya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menyebut, "Anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan."

Ia menambahkan bahwa kejelasan diperlukan mengenai anggaran MBG yang diklaim tidak mengganggu alokasi pendidikan. "Di dalam lampiran APBN, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun," tegasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap dasar hukum alokasi ini. "Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan," ujarnya.