Rabu, 25 FEBRUARI 2026 • 17:53 WIB

Modus Penipuan eTilang Palsu Terungkap, Warga Diminta Waspada

Author

Fiddy Anggriawan

Kepolisian telah mengungkap modus kejahatan siber yang melibatkan penipuan eTilang palsu yang menargetkan warga negara Indonesia. Modus ini mengandalkan penyamaran nama resmi lembaga untuk mencuri data pribadi korban.

Kasus ini muncul setelah ditemukan 11 tautan phishing yang menyerupai situs pembayaran e-tilang resmi, memperlihatkan betapa mudahnya pelaku menggoda korban melalui SMS.

Penemuan Modus Operandi

Kasus ini terungkap melalui laporan mengenai keberadaan tautan palsu yang mengelabui pengguna. Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji, menjelaskan bahwa pelaku menggunakan nomor telepon untuk mengirimkan SMS blast yang berisi link berbahaya.

Lebih dari itu, modus ini tidak hanya terbatas pada Jakarta, tetapi juga terlihat di Polda Sulawesi Tengah dengan metode yang serupa. Tautan yang disebarkan hampir identik dengan situs resmi, membuat korban percaya dan memasukkan informasi sensitif mereka.

Investigasi dan Penangkapan

Dalam penyelidikan, pihak kepolisian berhasil mengamankan lima orang tersangka terkait jaringan penipuan ini. Penangkapan dilakukan setelah memperkirakan peran masing-masing tersangka dalam skema penipuan tersebut.

WTP diidentifikasi sebagai pelaku utama yang bertugas mengoperasikan perangkat SMS blasting, sementara FN dan RW membantu di arena operasional. BAP dan RJ juga berkontribusi dalam penyediaan peralatan dan layanan yang dibutuhkan.

Keterlibatan WNA dan Implikasi Hukum

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan penipuan ini dikendalikan oleh seorang WNA dari China, menambah kompleksitas kasus ini. Himawan mengungkapkan bahwa komunikasi antara tersangka di Indonesia dan operator di luar negeri berlangsung melalui aplikasi seperti Telegram.

Kepolisian mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap SMS dari nomor yang tidak dikenal. Jika khawatir, sangat disarankan untuk segera mengonfirmasi kepada customer service bank terkait.

Para tersangka yang terbukti bersalah dalam kasus ini bisa menghadapi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp 12 miliar, hal ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan siber.