Minggu, 22 FEBRUARI 2026 • 15:20 WIB

Klarifikasi Terkait Penertiban Pedagang Sayur di Sumba Barat Daya

Author

Fiddy Anggriawan

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, memberikan penjelasan mengenai viralnya video penertiban pedagang sayur yang dilarang berjualan di teras pribadi pada 19 Februari 2026.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengklarifikasi situasi yang memicu perhatian publik di media sosial dan menyoroti kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum.

Kronologi Kejadian dan Respons Satpol PP

Insiden penertiban terjadi ketika petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta seorang pedagang sayur untuk tidak berjualan di teras rumahnya, yang dianggap sebagai area publik.

Petugas Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban ini dilaksanakan untuk menegakkan peraturan daerah guna menjaga ketertiban umum dan merapikan area publik.

Bupati Wulla meninjau lokasi dan menjelaskan bahwa aktivitas berjualan seharusnya dilakukan di kios resmi di bahu jalan, bukan di area pribadi, untuk menghindari gangguan lalu lintas.

Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran arus transportasi dan keamanan pengguna jalan dalam keputusan penertiban ini.

Pendekatan Dialog dengan Pedagang

Bupati Wulla menyampaikan bahwa pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam proses penertiban, agar tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pemilik usaha.

"Kalau saya mau menggunakan aturan secara tegas, tentu bisa langsung ditertibkan. Tetapi saya memilih berdialog baik-baik dengan pemilik usaha," ungkapnya.

Dari dialog yang berlangsung, pedagang menyatakan tidak mengalami tindakan kekerasan selama proses penertiban dan merasa penjelasan yang diberikan bersifat kooperatif.

Dia menambahkan bahwa banyak orang yang salah paham terhadap situasi yang sebenarnya terjadi, sehingga video yang beredar dapat menimbulkan kesalahpahaman.