Jumat, 13 FEBRUARI 2026 • 18:51 WIB

Prabowo Mengakui Masalah Penyaluran Dana Desa Selama Dekade Terakhir

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya tantangan dalam penyaluran Dana Desa yang tidak dapat menjangkau masyarakat selama sepuluh tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan di acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta.

Kondisi Penyaluran Dana Desa

Prabowo mengungkapkan, 'Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat.' Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mengenai distribusi dana yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dampak dari masalah ini terlihat jelas, dengan sejumlah kepala desa kini terjerat masalah hukum akibat pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai. Beliau menegaskan, 'Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut.'

Proyek Koperasi Merah Putih

Dalam forum yang sama, Prabowo memberikan informasi mengenai rencana pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) yang diharapkan akan tumbuh signifikan dalam waktu dua bulan ke depan. Ia menjelaskan, 'Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita.'

Ia melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbangun sekitar 30 ribu koperasi dengan fasilitas pendukung. 'Setiap koperasi dipastikan akan memiliki gudang, kulkas penyimpanan (cold storage), dan gerai-gerai,' tambahnya.

Fasilitas dan Kebijakan yang Diperkenalkan

Prabowo menjabarkan berbagai fasilitas yang akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih. 'Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir,' jelasnya.

Beliau juga menekankan bahwa KMP akan memberikan subsidi serta bunga yang rendah demi memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas ini. 'Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,' pungkasnya.