Selasa, 10 FEBRUARI 2026 • 10:51 WIB

Kritik Terhadap Manajemen BPJS Kesehatan Pasca Pemutakhiran Data PBI

Author

Edi Hidayat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidakpuasan terhadap manajemen BPJS Kesehatan terkait pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI). Kebijakan menonaktifkan 11 juta peserta PBI secara bersamaan tanpa sosialisasi yang memadai dinilai merugikan masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya langkah bertahap dalam perubahan data agar publik tidak merasa kebingungan ketika menemukan status kepesertaan mereka terdegradasi. Purbaya menyebut hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan masalah bagi pemerintah.

Kekacauan Data Peserta PBI

Pemutakhiran data peserta PBI JKN menjadi perhatian serius setelah keputusan pemerintah untuk menonaktifkan 11 juta penerima bantuan iuran secara serentak. Menurut Purbaya, tidak adanya sosialisasi sebelum langkah ini diambil merupakan isu krusial.

Purbaya menuturkan, 'Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi.' Hal ini menciptakan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada program ini.

Kekacauan ini terjadi pada Februari 2026, saat pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk kuota nasional PBI JKN yang mencapai 96,8 juta. Meskipun demikian, situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas.

Dampak Sosial dan Finansial

Penonaktifan besar-besaran peserta PBI memicu berbagai permasalahan, termasuk berimplikasi negatif pada citra pemerintah. Purbaya menjelaskan, 'Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, gak berhak, kan itu kayanya kita konyol.'

Kekhawatiran Purbaya bukan tanpa alasan; meskipun anggaran dialokasikan secara konsisten, ketidaksesuaian antara program dan realitas di lapangan dapat meruntuhkan kepercayaan publik. 'Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya,' tambahnya.

Pentingnya manajemen dan sosialisasi data PBI ini menjadi sorotan agar kejadian serupa tidak terulang, dan masyarakat tidak mengalami kebingungan yang sama di masa mendatang.

Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan

Sebagai solusi, Purbaya mengusulkan empat langkah vital untuk memperbaiki program perubahan data PBI JKN. Ia menegaskan perlunya perhatian lebih pada operasional dan manajemen program.

Purbaya menyarankan agar diberikan jangka waktu 2-3 bulan untuk sosialisasi kepada masyarakat terdampak sebelum status mereka dinonaktifkan. 'Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk anda lebih kecil, saya mendukung,' jelasnya.

Lebih lanjut, penting untuk melakukan asesmen ulang terhadap status kepesertaan masyarakat, agar mereka yang merasa layak mendapatkan bantuan dapat mengajukan sanggahan sebelum terjadinya penonaktifan.