Selasa, 10 FEBRUARI 2026 • 10:41 WIB

Skandal Suap di Pengadilan Negeri Depok, Mahkamah Agung Beri Reaksi Keras

Author

Fiddy Anggriawan

Dua pejabat dari Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan ini menuai kekecewaan mendalam dari Ketua Mahkamah Agung (MA) yang merasa kehormatan institusi peradilan terjaga.

Dugaan suap ini mencuat setelah permintaan fee sebesar Rp 1 miliar dari PT Karabha Digdaya untuk pengurusan perkara di pengadilan, di mana pihak PT KD diduga sepakat membayar Rp 850 juta.

Kekecewaan Mendalam di Mahkamah Agung

Dalam konferensi pers di Gedung MA, Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua MA merasa sangat menyesal atas kejadian ini, yang dianggap menciderai harkat dan martabat hakim. "Perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI," tuturnya.

Yanto menambahkan bahwa tindakan tersebut sangat mengecewakan mengingat ini terjadi setelah kenaikan tunjangan hakim. "Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan wujud dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim," ujarnya.

Komitmen MA Terhadap Proses Hukum

Mahkamah Agung menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung. "Ketua Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana," jelas Yanto.

Dengan adanya kenaikan gaji hakim yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, MA menekankan bahwa tidak ada alasan bagi hakim untuk merasa tidak sejahtera. "Tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera," tegasnya.

Sanksi bagi Hakim yang Terlibat

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kedua hakim tersebut telah diberhentikan sementara oleh Ketua MA. Yanto menyatakan bahwa mereka akan segera mengusulkan pemberhentian kepada Presiden jika terbukti bersalah.

"Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," tambahnya.