Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 17:58 WIB

Kemenkeu Pastikan Anggaran BPJS PBI Sesuai Kebutuhan

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini disampaikan dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, menanggapi isu-isu terkait pendanaan BPSP Kesehatan.

Purbaya memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk bantuan kesehatan ini dengan alokasi sebesar Rp 56,464 triliun untuk tahun 2026, di mana Rp 46,464 triliun telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan.

Alokasi dan Status Anggaran BPJS Kesehatan PBI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dari total anggaran PBI yang ada, sekitar Rp 10 triliun masih diblokir. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh menunggu kejelasan kebijakan mengenai pemanfaatan dana tersebut.

Keputusan mengenai penggunaan sisa anggaran tersebut sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan. "Kita belum clear mau dipakai untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran," ujarnya, menunjukkan perlunya pertimbangan lebih lanjut.

Meski terdapat blokir anggaran, Purbaya menyampaikan optimisme bahwa pembiayaan akan segera tersedia. "Begitu keluar, besok saya bayar," tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program ini.

Menanggapi Isu Pencairan Dana

Menjawab isu yang beredar mengenai pencairan dana BPJS Kesehatan yang dianggap tersendat, Purbaya mengklarifikasi bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh masalah kas negara. Ia menegaskan bahwa terdapat cukup dana yang dapat dikelola, bahkan menyatakan, "Uang saya banyak, tahun lalu saja Rp 270 triliun tidak bisa dipakai itu."

Dengan tegas, Purbaya menambahkan, "Jadi kalau dalam cash, isu cash tidak ada masalah. Anda minta, saya kasih." Pernyataan ini menunjukkan kesiapannya dalam menangani pengelolaan dana kesehatan secara tepat.

Pernyataan-pernyataan tersebut berupaya menepis kecurigaan mengenai kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana yang diperlukan, terutama untuk BPJS Kesehatan.

Dukungan Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program BPJS Kesehatan PBI. Ia berharap agar kejelasan tentang penggunaan anggaran dapat segera dicapai, karena hal ini menjadi kunci bagi pelaksanaan program yang tepat guna.

"Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus tidak jelas uangnya dipakai apa," ungkapnya. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup, diharapkan program BPJS Kesehatan dapat terus berjalan dengan baik tanpa kendala di masa mendatang, memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.