Kamis, 05 FEBRUARI 2026 • 21:50 WIB

Indonesia Resmi Ikut Serta dalam Dewan Perdamaian As, Kontribusi Iuran Anggota Tidak Wajib

Author

Fiddy Anggriawan

Indonesia secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa kontribusi senilai USD 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun bersifat tidak wajib untuk dibayarkan.

Keanggotaan ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari di Davos, Swiss, dengan tujuan utama menghentikan kekerasan dan memperluas bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.

Misi Humaniter Melalui Keanggotaan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A Mulachela, menjelaskan bahwa keanggotaan ini bertujuan mendukung penghentian kekerasan dan melindungi warga sipil. Ia menegaskan bahwa dengan bergabung, Indonesia berupaya memperluas akses untuk bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan di Gaza.

Vahd juga menyebutkan bahwa Dewan Perdamaian adalah mekanisme sementara yang diperlukan untuk menjaga perlindungan warga sipil di wilayah yang konflik. Diharapkan, inisiatif ini dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Melalui keanggotaan ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza melalui pendekatan diplomatik dan humaniter.

Detail Mengenai Iuran Anggota

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa iuran yang telah disepakati untuk Dewan Perdamaian akan difokuskan untuk kegiatan rekonstruksi di Gaza. Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia tidak hanya sebagai biaya keanggotaan, tetapi juga sebagai kontribusi konkret untuk membantu situasi di Palestina.

Dalam penjelasannya, Sugiono menekankan bahwa para anggota diharapkan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam dana yang diperlukan untuk kegiatan rekonstruksi. Dengan berkontribusi, Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat sebagai anggota tetap Dewan Perdamaian.

Sugiono menambahkan bahwa keputusan untuk membayar iuran ini sepenuhnya berada di tangan negara anggota, dan tidak ada paksaan untuk menyetor dana.

Kepastian dan Fleksibilitas Keanggotaan

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa status keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bersifat tidak tetap. Ini berarti Indonesia memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan sesuai kebutuhan dan kepentingan nasional.

Teddy juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat opsi untuk menyetor iuran, ada pemahaman bahwa tidak ada tekanan untuk melakukannya. Saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran iuran, dan kebijakan ini diharapkan dapat merefleksikan kembali suara serta peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian di Palestina.

Dengan langkah ini, Indonesia berharap bisa berkontribusi secara positif dalam usaha bersama untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut.