Rabu, 28 JANUARI 2026 • 18:07 WIB

DPR Tekankan Pentingnya Keadilan dalam Kasus Penjambretan yang Mengakibatkan Tewasnya Pelaku

Author

Edi Hidayat

Komisi III DPR RI mendesak agar proses hukum terhadap Hogi Minaya, yang tersandung kasus penjambretan yang berujung tragis, dihentikan. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Kejaksaan Negeri Sleman dan kepolisian.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa permohonan penghentian ini berlandaskan pada keadilan dan penegakan hukum yang lebih bijak. Ia juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih berhati-hati oleh aparat penegak hukum ke media.

Latar Belakang Kasus

Insiden yang melibatkan Hogi Minaya terjadi pada bulan April 2025 saat ia mengejar dua penjambret yang merampas tas istrinya. Pengejaran tersebut berakhir tragis ketika sepeda motor yang digunakan pelaku menabrak tembok, menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Melalui insiden ini, Hogi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait perannya dalam kejadian tersebut.

Desakan DPR RI

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman mengungkapkan pentingnya penghentian proses hukum demi menegakkan keadilan yang lebih tinggi. Ia menekankan pada Pasal 65 huruf m dan Pasal 34 dari KUHP sebagai relevansi hukum dalam konteks ini.

Anggota Komisi III, Safaruddin, menambahkan bahwa insiden ini seharusnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Ia menilai tindakan Hogi merupakan bentuk pembelaan diri yang seharusnya disikapi secara adil oleh pihak berwenang.

Upaya Keadilan Restoratif

Kejaksaan Negeri Sleman yang dipimpin oleh Bambang Yunianto juga mengusulkan pendekatan keadilan restoratif antara Hogi Minaya dan keluarga dari penjambret. Konsep ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling memahami serta mencari solusi damai.

Dalam proses tersebut, Hogi dan keluarga penjambret telah mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan. Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana hukum bisa lebih mengedepankan kemanusiaan dan pemulihan, bukan sekadar penegakan hukuman.