Senin, 26 JANUARI 2026 • 16:41 WIB

Revitalisasi Aturan Pajak BUMN: Fleksibilitas dalam Merger dan Akuisisi

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkenalkan regulasi baru yang merombak sistem perpajakan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dalam proses pengalihan harta dalam berbagai bentuk restrukturisasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 itu termasuk penyesuaian signifikan yang mulai berlaku pada 22 Januari 2026, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transformasi BUMN.

Transformasi Definisi dan Prosedur BUMN

Peraturan baru ini memperluas pengertian tentang BUMN dengan mencakup entitas yang memperoleh hak istimewa negara. Berdasarkan Pasal I angka 135, hal ini memungkinkan aktor bisnis yang sebelumnya tidak dinaungi untuk berpartisipasi dalam restrukturisasi.

Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penggabungan ataupun pemekaran usaha. Dengan cara ini, proses administratif diharapkan menjadi lebih terorganisir, mengurangi kendala yang mungkin dihadapi selama proses tersebut.

Kebijakan ini juga mengintroduksi metode baru dalam pemekaran usaha. Pasal 392 ayat 7 melihat pengalihan sebagian aset tanpa perlu membentuk perusahaan baru, bertujuan untuk mereduksi kerumitan administratif yang sering menghambat kemajuan BUMN.

Implementasi Skema Nilai Buku untuk Akuisisi

Di dalam kebijakan ini, proses pengambilalihan perusahaan dapat menggunakan skema nilai buku jika pemegang lebih dari 50% saham. Hal ini berlaku asalkan transaksi tidak dilakukan melalui jual beli langsung, melainkan mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN.

Secara bergotong-royong, aturan baru ini berpotensi mempercepat proses akuisisi yang seringkali terhambat oleh regulasi yang ketat. Dengan kemudahan ini, calon investor diharapkan akan lebih aktif dalam menyediakan modal dan pengelolaan BUMN.

Sebagai bentuk perlindungan, Pasal 405 ayat 4 memberikan jaminan bagi wajib pajak yang telah lebih dahulu menerima izin penggunaan nilai buku, sebelum kebijakan ini diundangkan, memastikan kepastian hukum dalam proses restrukturisasi.

Rencana Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan

Periode evaluasi yang berlangsung selama tiga tahun telah ditetapkan untuk menilai keberhasilan kebijakan baru ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal akan bertugas untuk melakukan penilaian secara berkala.

Pasal 406A menyoroti kewenangan menteri untuk mengevaluasi penggunaan skema nilai buku selama tiga tahun berlangsungnya kebijakan ini. Ini bertujuan untuk memastikan regulasi yang baru diimplementasikan secara efektif dalam kondisi ekonomi yang terus berubah.

Penilaian obyektif selama masa evaluasi sangat penting untuk memahami pengaruh kebijakan baru terhadap kinerja keseluruhan BUMN. Diharapkan hasil dari evaluasi akan memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan di masa mendatang.