Kamis, 15 JANUARI 2026 • 13:07 WIB

Fase Baru Gencatan Senjata Gaza Dimulai dengan Fokus pada Demiliterisasi

Author

Fiddy Anggriawan

Pada Rabu lalu, utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza.

Fase ini bertujuan untuk mengimplementasikan demiliterisasi, membentuk pemerintah teknokratis, serta memulai rekonstruksi wilayah Gaza secara menyeluruh.

Langkah Menuju Demiliterisasi dan Rekonstruksi

Steve Witkoff, utusan khusus AS, mengemukakan bahwa 'Fase Kedua membentuk pemerintahan transisi teknokratis Palestina di Gaza, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan memulai demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh, terutama pelucutan senjata semua personel yang tidak sah.'

Pemerintah Amerika Serikat diharapkan agar kelompok Hamas mematuhi perjanjian gencatan senjata, yang mencakup pemulangan sandera yang tersisa.

Witkoff juga menekankan bahwa 'Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius.'

Dukungan Kelompok Palestina untuk Pemerintahan Transisi

Kelompok-kelompok Palestina menunjukkan dukungan terhadap pembentukan badan pemerintahan transisi di Gaza, dengan harapan agar langkah ini dapat segera direalisasikan.

Dukungan ini muncul setelah diskusi di Kairo, yang membahas langkah-langkah segera untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintahan di wilayah tersebut.

Menurut laporan Al-Qahera News, kelompok-kelompok tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif agar badan transisi dapat mengelola layanan publik di Gaza.

Kondisi di Gaza Pasca Gencatan Senjata

Masyarakat Palestina telah menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah menyebabkan lebih dari 71.000 kematian sejak konflik ini dimulai.

Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hampir 450 warga Palestina kehilangan nyawa dan lebih dari 1.200 lainnya terluka akibat serangan yang terjadi setelah gencatan senjata berlangsung.

Israel juga menolak untuk membuka penyeberangan Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen dan pengiriman bantuan kemanusiaan.