Senin, 12 JANUARI 2026 • 17:42 WIB

Gelombang Protes di Iran: Tantangan Terhadap Pemerintahan Khamenei

Author

Fiddy Anggriawan

Iran saat ini tengah dilanda demonstrasi masif yang menuntut perubahan dari kekuasaan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Aksi tersebut tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi juga menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Sejak akhir Desember lalu, protes ini meluas ke berbagai kota, termasuk Teheran, dengan para demonstran memprotes rezim teokratis di negara itu. Penanganan yang keras dari pemerintah justru menambah gejolak yang terjadi di lapangan.

Reaksi Khamenei Terhadap Demonstrasi

Khamenei, dalam pidato pertamanya setelah protes meluas, menuduh demonstran sebagai 'perusuh' yang berupaya untuk 'menyenangkan' Presiden AS, Donald Trump. Ia menegaskan bahwa, 'Republik Islam datang ke tampuk kekuasaan dengan darah ratusan ribu orang terhormat, dan tidak akan mundur menghadapi para penyabot.'

Pernyataan tersebut disampaikan di televisi pemerintah, menandakan sikap tegas pemerintah dalam menangani aksi protes. Menurut jaringan hak asasi manusia Iran, HRANA, jumlah korban jiwa mencapai sedikitnya 62 orang, termasuk 14 anggota keamanan yang tewas dalam demonstrasi tersebut.

Pengamatan Internasional Terhadap Situasi

Perhatian dunia internasional tertuju pada penanganan demonstrasi ini, dengan pemimpin dari beberapa negara, termasuk Perancis dan Inggris, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembunuhan terhadap pengunjuk rasa. Dalam sebuah tweet, Trump menyatakan bahwa dia melihat 'antusiasme untuk menggulingkan rezim itu luar biasa.'

Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, juga meminta tindakan lebih lanjut dan mengajak Trump untuk melakukan intervensi demi membantu rakyat Iran. Ia menekankan bahwa dukungan internasional sangat penting untuk mengatasi kekuatan represif pemerintah.

Kondisi di Lapangan dan Tanggapan Aparat

Video yang beredar menunjukkan demonstran yang berkerumun di berbagai kota, mengangkat suara menuntut keadilan dengan seruan 'mati bagi diktator'. Sementara itu, televisi pemerintah menyiarkan aksi tandingan yang menunjukkan dukungan terhadap pemerintah.

Pihak berwenang menerapkan pemadaman internet dalam upaya untuk membatasi komunikasi di antara para demonstran. Amnesty International dan Human Rights Watch melaporkan bahwa aparat menggunakan kekerasan, termasuk senjata tajam dan gas air mata, terhadap demonstran, banyak di antaranya yang berunjuk rasa secara damai.