Minggu, 11 JANUARI 2026 • 16:06 WIB

Penangkapan Pegawai Pajak: KPK Sita Uang dan Emas dalam Dugaan Suap

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merangsek ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, mengamankan uang dan emas senilai Rp 6,38 miliar dalam sebuah operasi tangkap tangan. Penyelidikan ini menyangkut dugaan suap yang melibatkan pengaturan pajak PT Wanatiara Persada (PT WP).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa barang bukti yang disita merupakan kunci dalam pengusutan kasus berlarut ini. Rincian barang bukti menunjukkan besarnya skala dugaan korupsi yang terjadi di instansi perpajakan.

Rincian Barang Bukti yang Disita KPK

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Asep Guntur Rahayu membeberkan total barang bukti yang disita mencapai Rp 6,38 miliar. Rincian lebih lanjut mencakup uang tunai sebesar Rp 793 juta, valuta asing sekitar Rp 2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram yang diperkirakan bernilai Rp 3,42 miliar.

Pengungkapan barang bukti ini bertujuan untuk memberikan transparansi mengenai langkah hukum yang diambil KPK. Tujuan ini juga memperlihatkan bahwa tindakan tegas terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan semakin mendesak.

Penetapan Tersangka dan Jalannya Kasus

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, di antaranya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi, dan Kepala Seksi Pengawas serta Konsultasi, Agus Syaifudin. Selain itu, Askob Bahtiar, anggota Tim Penilai di KPP, juga turut dijadikan tersangka.

Dua tersangka lainnya adalah Abdul Kadim Sahbudin, seorang konsultan pajak, dan Edy Yulianto dari PT Wanatiara Persada. Penetapan tersangka ini mencerminkan jangkauan tindakan KPK dalam memberantas praktik korupsi di instansi pemerintahan.

Proses Hukum dan Dugaan Suap

Dugaan suap ini bermula setelah KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada sebesar Rp 75 miliar. Dalam upaya menyelesaikan masalah, Agus Syaifudin mengusulkan penurunan kewajiban pajak menjadi Rp 23 miliar, dengan pengaturan fee sebesar Rp 8 miliar untuk beberapa pihak di Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, PT WP hanya setuju membayar fee sebesar Rp 4 miliar, yang memicu munculnya dugaan suap ini. Proses hukum yang berlangsung saat ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam masalah korupsi yang melibatkan instansi pajak.