Sabtu, 10 JANUARI 2026 • 19:48 WIB

PDIP Tegaskan Larangan Korupsi melalui Instruksi Resmi untuk Kader

Author

Fiddy Anggriawan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi tegas terkait larangan korupsi bagi seluruh kader, terutama yang menjabat sebagai penyelenggara negara. Instruksi ini tercantum dalam Surat Edaran No. 508/IN/DPP/I/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Larangan ini menekankan pentingnya integritas dan citra baik partai dalam menghadapi ancaman korupsi, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar. Hasto Kristiyanto menegaskan, "Surat edaran ini dibuat sebelum rakernas dan berisi larangan keras kader melakukan korupsi,".

Rincian Instruksi Larangan Korupsi

Larangan korupsi yang dikeluarkan oleh PDIP jelas menegaskan bahwa kader, khususnya mereka yang menduduki jabatan publik, diwajibkan untuk mematuhi komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan pidana korupsi. Semua anggota fraksi di DPR, DPRD, serta pengurus DPD dan DPC diingatkan untuk menjaga citra baik partai.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya menjaga integritas kader. "Surat edaran ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa seluruh anggota memiliki komitmen yang sama terhadap anti-korupsi," tambah Hasto.

Dalam surat tersebut, partai juga memperingatkan agar para kader tidak merusak kepercayaan yang telah dibangun oleh masyarakat. Dengan langkah ini, PDIP berusaha untuk memperkuat fondasi moral di dalam tubuh partai.

Empat Poin Penting Dalam Instruksi

Dokumen tersebut mencantumkan empat poin utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh kader. Poin pertama menekankan pada kewajiban menjaga kehormatan dan kewibawaan partai sebagai institusi publik.

Poin kedua menggarisbawahi larangan keras untuk menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan jabatan. Dalam konteks ini, Hasto menambahkan, "Ketiga adalah nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat."

Poin terakhir menyatakan bahwa DPP PDIP tidak segan-segan untuk memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tetap berpegang pada prinsip anti-korupsi.

Rakernas Sebagai Momentum Penegasan Kebijakan

Hari ini, PDIP menggelar hari pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 partai, sehingga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen anti-korupsi.

Rakernas ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga sebagai forum untuk memperteguh sinergi antar kader dan pengurus dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menghadapi tantangan ke depan.

Melalui kegiatan ini, PDIP berupaya untuk menunjukkan keseriusan dalam menjalankan garis kebijakan yang pro-rakyat dan bebas korupsi. Keberhasilan dalam menjaga integritas internal partai akan menjadi cermin bagi masyarakat terhadap kepemimpinan publik.