Sabtu, 03 JANUARI 2026 • 15:33 WIB

Pernyataan Mahfud MD Mengenai Pemilihan Kepala Daerah: Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia

Author

Fiddy Anggriawan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menegaskan bahwa keinginan masyarakat untuk pemilihan kepala daerah secara langsung harus dipertahankan.

Ia mengingatkan bahwa wacana pemilihan oleh DPRD berpotensi menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya

Mahfud MD menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilihan nasional dan lokal membawa implikasi penting bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Ia menekankan bahwa adanya jeda waktu 2,5 tahun antara pemilihan tersebut menunjukkan perlunya mempertahankan mekanisme pemilihan langsung yang sudah ada.

Dengan munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Mahfud khawatir hal ini dapat mengancam kemajuan demokrasi yang telah dicapai.

Risiko Kemunduran Demokrasi

Dalam sebuah video di kanal pribadinya, Mahfud menyatakan, 'Kalau ini (Putusan MK) dibongkar, bisakah sekarang kembali saja tidak usah pilkada langsung? Kita tidak menginginkan itu terjadi.'

Ia menegaskan bahwa penerapan kebijakan pemilihan oleh DPRD dapat menciptakan kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Pernyataan ini merefleksikan kekhawatiran tentang dampak negatif terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

Kelayakan Pemilihan Tidak Langsung

Mahfud juga menyoroti bahwa meskipun pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak dilarang oleh konstitusi, langkah tersebut harus dipertimbangkan dengan bijaksana.

'Tinggal pilihan politik kita,' tuturnya, merujuk pada keputusan yang harus diambil oleh berbagai pihak untuk mempertahankan atau mengubah cara pemilihan yang ada.

Mahfud mendorong adanya diskusi lebih lanjut antara para pemangku kepentingan agar keputusan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat dan prinsip demokrasi.