Perubahan Signifikan dalam KUHP: Aturan Baru Mulai Berlaku 2026

Perubahan Signifikan dalam KUHP: Aturan Baru Mulai Berlaku 2026

Mulai 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi diterapkan di Indonesia, membawa perubahan penting dalam regulasi hukum.

Baca juga: Prabowo Subianto Tetap Berangkat ke China Setelah Situasi Stabil

Aturan baru ini mencakup sanksi pidana untuk perzinahan dan kohabitasi, yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik.

Penerapan dan Implementasi KUHP Baru

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran penegak hukum telah siap menghadapi penerapan ketentuan baru ini.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Penmas Divisi Humas Polri, mengungkapkan bahwa semua fungsi kepolisian telah menyesuaikan proses penanganan perkara sesuai dengan regulasi yang baru.

“Seluruh petugas pengemban penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, menyesuaikan KUHP dan KUHAP saat ini,” ujarnya.

Untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, Bareskrim Polri juga telah menyusun panduan serta format administrasi penyidikan baru.

Regulasi Terkait Perzinahan dan Kohabitasi

Pasal 411 KUHP baru mengatur perzinahan dengan ketentuan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Baca juga: Lari Malam: Manfaat, Risiko, dan Tips Keamanan

Sementara Pasal 412 mengatur tentang kumpul kebo, di mana individu yang hidup bersama seperti suami istri tanpa ikatan perkawinan bisa dipidana dengan penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II.

Kedua pasal ini bersifat delik aduan, sehingga proses hukum hanya dapat dimulai atas pengaduan dari pihak tertentu, khususnya dari suami atau istri, ataupun orang tua dan anak bagi yang tidak terikat.

"Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat," jelas Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra.

Perubahan Pendekatan Hukum Pidana

Yusril juga menegaskan bahwa KUHP lama yang berlandaskan Wetboek van Strafrecht 1918 kini dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang dinamis.

KUHP baru dirancang untuk lebih manusiawi dan modern, mengubah pendekatan hukum pidana dari yang retributif menjadi restoratif.