Selasa, 16 DESEMBER 2025 • 12:48 WIB

Penyaluran 125 Ribu Pakaian Reject untuk Warga Terdampak Bencana Disetujui Presiden

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian reject dari pabrik dalam negeri kepada warga yang terdampak bencana. Usulan ini disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Tujuan dari usulan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami dampak bencana serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat.

Usulan Penyaluran Pakaian Reject

Dalam Sidang Kabinet yang berlangsung pada hari Senin, 15 Desember 2025, Tito Karnavian mengusulkan agar 125 ribu pakaian reject yang tidak dapat diekspor disalurkan dengan segera. Perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyatakan kesediaannya untuk menyalurkan pakaian tersebut, dengan dua perusahaan menyiapkan masing-masing 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

"Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini," ujar Tito saat melaporkan kepada Presiden Prabowo.

Usulan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak bencana yang menimpa beberapa daerah di Indonesia.

Respons Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memberikan sambutan positif terhadap usulan tersebut. Ia menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bantuan pakaian gagal ekspor.

"Saya kira bagus itu," ungkap Prabowo, menekankan pentingnya penyaluran bantuan perlu dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar bantuan tersebut harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab dalam hal distribusi bantuan ke daerah terdampak.

Alokasi Anggaran untuk Penanganan Bencana

Tito juga menginformasikan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar. Dari jumlah ini, Rp 60 miliar akan dialokasikan untuk tiga provinsi yang terdampak serius, sementara Rp 208 miliar akan disalurkan ke 52 kabupaten dan kota.

Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat terdampak, termasuk pakaian, sabun, sampo, serta perlengkapan bayi.

Saat ini, bantuan solidaritas dari daerah lain sudah mencapai Rp 46 miliar, yang terdiri dari dana langsung dan dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang sudah dikirim ke daerah paling parah terkena bencana seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.