Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Usai Pergi Umrah di Tengah Bencana

Author

Fiddy Anggriawan

Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, meminta maaf setelah pergi umrah tanpa izin saat bencana banjir melanda wilayahnya.

Pernyataannya memicu reaksi tajam dari pejabat pemerintah, yang menganggap tindakannya sebagai pelanggaran berat.

Permohonan Maaf dari Bupati

Usai perjalanan umrah yang tidak berizin, Mirwan MS mengeluarkan pernyataan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas. Dalam media sosialnya, ia mengungkapkan, "Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI H Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri H Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh H Muzakir Manaf."

Permohonan maaf ini muncul di tengah tingginya ketegangan akibat bencana banjir yang mengancam keselamatan penduduk di wilayah Aceh Selatan. Masyarakat mengharapkan tanggung jawab dari pejabat publik ketika situasi darurat terjadi.

Sikap Komisi II DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan, merespons tindak lanjut kasus ini dengan menegaskan pentingnya akuntabilitas. Ia menilai tindakan Mirwan adalah pelanggaran berat yang tidak boleh dianggap sepele.

"Pasti sanksinya tidak akan ringan," ujarnya kepada wartawan saat menjelaskan mengenai pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab di masa krisis. Sikap ini menunjukkan bahwa di mata legislatif, keberanian untuk mengambil keputusan di saat genting sangat diperlukan.

Reaksi dari Pemerintah Pusat

Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu ini dengan menekankan bahwa meninggalkan tanggung jawab selama masa bencana adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Dia meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menindaklanjuti kasus Mirwan dengan serius.

Prabowo menegaskan bahwa, jika ada pejabat yang 'lari' dari tanggung jawab, pemecatan bisa menjadi opsi. Pernyataannya mencerminkan sikap tegas pemerintah pusat dalam memastikan semua pejabat publik menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam situasi krisis.