Mendorong Reformasi Kultural Polri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

Mendorong Reformasi Kultural Polri untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menekankan perlunya kepolisian menghindari praktik silent blue code yang merugikan citra institusi. Hal ini diungkapkan dalam konteks kasus Ferdy Sambo yang melibatkan banyak perwira Polri.

Baca juga: DPR Hentikan Tunjangan Perumahan, Menjamin Transparansi Anggaran

Sugeng menegaskan bahwa reformasi Polri tidak hanya terbatas pada perubahan struktural, tetapi juga harus mencakup pengembangan kultur positif yang menolak segala bentuk impunitas.

Praktik Silent Blue Code dalam Polri

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Sugeng menjelaskan bahwa silent blue code adalah praktik internal yang mentoleransi pelanggaran oleh anggota Polri. Ia mengungkapkan, 'Ketika itu masih menjadi sorotan, mereka memang kemudian disanksi,' tetapi setelah situasi mereda, pelanggar tersebut seringkali dapat naik pangkat kembali.

Sugeng menilai praktik ini menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia mencontohkan dampak dari kasus terbunuhnya Brigadir Josua, di mana sejumlah perwira yang terlibat tetap melanjutkan karier mereka tanpa sanksi yang cukup mendalam.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa sanksi yang ada tidak memadai untuk merubah perilaku aparat Polri yang terlibat dalam pelanggaran. Akibatnya, publik menjadi skeptis terhadap komitmen Polri dalam penegakan hukum yang adil.

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Demo di Jakarta Karena Kondisi Tak Kondusif

Reformasi Kultural Polri

Sugeng menegaskan perlunya reformasi yang meliputi aspek kultural agar penegakan hukum menjadi lebih tegas. Ia menyatakan, 'Kultur yang lebih tegas terhadap penindakan dan penegakan hukum,' menjadi kunci untuk memperbaiki citra Polri sebagai institusi negara yang harmonis.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. 'IPW mengingatkan kepada Polri, agar Polri walaupun mendapat perintah dari Presiden, harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia,' tambahnya.

Reformasi kultural diharapkan mengarah pada Polri yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga citra Polri dapat kembali diperbaiki di mata masyarakat.

Polri sebagai Cerminan Visi Presidensial

Sugeng menjelaskan bahwa Polri merupakan wajah pemerintahan yang mencerminkan visi Presiden tentang hukum dan hak asasi manusia. 'Wajah, postur, penampakan Polri itu tergantung kepada visi Presiden tentang prinsip negara hukum,' ucapnya.

Ia berharap, melalui reformasi kultural, Polri dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan demokrasi yang diharapkan oleh rakyat. 'Reformasi kultural adalah satu keharusan,' tegasnya.

Melalui pendekatan yang berfokus pada perubahan kultur, IPW berharap kepolisian akan dapat meraih kembali kepercayaan masyarakat yang telah menurun akibat berbagai skandal dan pelanggaran yang terjadi.

Baca juga: Menemukan Kebahagiaan dalam Momen Sederhana