Kekosongan Pengawasan di Bandara Morowali: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kekosongan Pengawasan di Bandara Morowali: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa petugas Bea Cukai maupun Imigrasi.

Baca juga: 5 Kota di Indonesia yang Pas untuk Liburan Sendirian

Pernyataan ini menambah sorotan terhadap bandara yang berada di kawasan industri nikel, dianggap melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Konfirmasi Menteri Keuangan

Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa bandara dalam kawasan industri tersebut tidak memiliki perangkat negara untuk pengawasan. "Kelihatannya seperti itu (tak ada bea cukai dan imigrasi), nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya," ujarnya, memberikan kesan bahwa situasi ini mungkin akan ditangani di masa depan.

Ia menginformasikan bahwa bandara ini memperoleh izin khusus saat pertama kali beroperasi, tetapi tidak merinci kementerian atau lembaga mana yang bertanggung jawab atas izin tersebut. Purbaya juga menegaskan, "Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukainya banyak kok. Imigrasi juga katanya," menunjukkan niat untuk menambahkan pengawasan jika diperlukan.

Baca juga: Pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Sorotan Publik dan Anggota DPR

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menyoroti kekhawatiran ini ketika meninjau latihan TNI pada 19 November 2025. Ia menekankan bahwa ketiadaan aparat Bea Cukai dan Imigrasi di bandara merupakan sebuah persoalan serius.

Kritik juga datang dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan. Ia mendesak pihak-pihak berwenang untuk menyelidiki akses terbatas menuju bandara, merasa situasi ini sangat aneh untuk sebuah fasilitas penerbangan sipil. "Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih," ucapnya.

Dugaan Lemahnya Pengawasan Negara

Kurniawan kembali menekankan bahwa bandara ini sudah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 dan mempertanyakan mengapa tidak ada pengawasan dari aparatur negara selama bertahun-tahun. "Ini sudah berlangsung cukup lama. Kenapa tidak ada kontrol negara? Atau jangan-jangan sudah dijual," tuturnya, mengekspresikan keprihatinannya terhadap situasi yang dianggap mencemaskan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di bandara IMIP, yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas penerbangan yang aman dan teratur.

Baca juga: Mengenal Finfluencer: Solusi Cerdas untuk Memahami Keuangan di Era Digital