Sabtu, 15 NOVEMBER 2025 • 13:40 WIB

Pemusnahan Pakaian Impor Bekas: Tindakan Tegas Kementerian Perdagangan

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin pemusnahan 19.391 bal pakaian impor bekas yang terdeteksi di 11 gudang di Bandung, dengan total nilai mencapai Rp 112,35 miliar.

Langkah ini diambil sebagai bentuk penegasan terhadap pelanggaran aturan impor, di mana proses pemusnahan dilakukan melalui pencacahan dan pembakaran di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Kabupaten Bogor.

Latar Belakang Pemusnahan

Proses pemusnahan menjadi langkah lanjutan setelah pihak Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan yang diperkuat kerjasama dengan TNI, BIN, dan Polri. Dalam konferensi pers, Budi Santoso mengungkapkan operasi penyitaan telah dilakukan setelah pengawasan di 11 pabrik di Bandung pada 14 dan 15 Agustus 2025.

Sejak tanggal 14 Oktober 2025, pemusnahan dilakukan secara bertahap, di mana hingga saat ini, 85,56% atau sekitar 16.591 bal pakaian telah dimusnahkan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga pasar dari barang ilegal.

Sanksi Terhadap Pelanggar

Menteri Budi Santoso menekankan bahwa biaya pemusnahan akan ditanggung oleh importir yang terlibat. Untuk pelanggar, sanksi yang diberikan termasuk penutupan usaha, di mana Budi menyatakan, 'Kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha.'

Tidak hanya itu, sanksi administratif juga diterapkan, yang mengharuskan importir dan distributor untuk melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang yang melanggar. Langkah ini bertujuan untuk mengatur ketertiban niaga di Indonesia secara lebih baik.

Proses Penanganan dan Pengawasan

Pakaian bekas yang disita dikategorikan ilegal karena tidak memenuhi standar yang ditentukan. Proses penyitaan dilakukan untuk mencegah penyebaran barang tersebut ke pasar yang lebih luas.

Pengawasan yang dijalankan melibatkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan serta pihak keamanan, termasuk TNI, Polri, dan BIN. Pemeriksaan yang ketat dilakukan di tiga lokasi, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, untuk memastikan langkah-langkah yang diambil efektif.