Skandal Permintaan Jatah Preman di Riau Mengguncang Pemerintahan

Skandal Permintaan Jatah Preman di Riau Mengguncang Pemerintahan

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dilaporkan meminta 'jatah preman' senilai Rp7 miliar dari anggaran tambahan 2025 untuk Dinas PUPR PKPP.

Baca juga: DPR Hentikan Tunjangan Perumahan, Menjamin Transparansi Anggaran

Permintaan tersebut terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers yang mengungkap skandal ini.

Detail Permintaan Jatah Preman

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menandaskan bahwa anggaran Dinas PUPR PKPP Riau yang awalnya sebesar Rp71,6 miliar mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp177,4 miliar.

Pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda, dengan enam Kepala UPT pada Mei 2025 menjadi titik awal kesepakatan fee 2,5 persen untuk Abdul Wahid.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Menghebohkan

Kesepakatan yang Mengarah ke Pemerasan

Setelah pertemuan tersebut, Ferry melaporkan kesepakatan tersebut kepada M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP, yang kemudian meminta fee sebesar 5 persen atau setara dengan Rp7 miliar.

Johanis Tanak menyatakan, 'Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya.'

Penetapan Tersangka oleh KPK

KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, M. Arief Setiawan dan Dani M. Nursalam, atas dugaan pemerasan.

Penetapan tersangka ini terjadi setelah operasi tangkap tangan pada Senin, 3 November 2025, yang mengindikasikan tindakan korupsi di jajaran pemerintahan Riau.

Baca juga: Mengenal Finfluencer: Solusi Cerdas untuk Memahami Keuangan di Era Digital