Pernyataan Resmi China Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pernyataan Resmi China Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah China, melalui Kementerian Luar Negerinya, menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memberikan manfaat ekonomi yang signifikan untuk Indonesia meskipun ada desakan untuk restrukturisasi pembiayaan.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Bertemu Mahasiswa, Bahas Isu Tunjangan dan Investigasi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa kereta cepat yang telah beroperasi selama dua tahun menciptakan dampak positif bagi masyarakat, dengan kinerja yang aman dan stabil.

Pernyataan Resmi dari China

Dalam sesi konferensi pers pada 20 Oktober 2025, Guo Jiakun memperkuat bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang. Ia menekankan bahwa arus penumpang terus meningkat, memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Guo mencatat, 'Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur.' Hal ini menunjukkan perhatian proyek tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas.

Baca juga: Proses Penyelidikan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni

Kesiapan Kerja Sama antara Indonesia dan China

Guo Jiakun juga menekankan bahwa evaluasi terhadap proyek kereta cepat tidak boleh terbatas pada data finansial. Ia mengungkapkan, 'China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.'

Proyek ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di kawasan. China menegaskan komitmennya untuk mendukung Indonesia menghadapi tantangan terkait proyek ini.

Tanggapan dari Pihak Indonesia Mengenai Utang

Dengan berbagai isu yang berkembang, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan APBN untuk menutupi utang proyek KCJB. Ia menegaskan, 'Utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN.'

Purbaya yakin bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), memiliki kapabilitas untuk mengatasi beban utang tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa dividen BUMN cukup untuk menutupi angsuran utang kereta cepat.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Perampokan