Kamis, 09 OKTOBER 2025 • 12:52 WIB

Hukuman Berat bagi Operasi Plastik di Korea Utara: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Makin Mencolok

Author

Fiddy Anggriawan

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengeluarkan perintah hukuman berat bagi wanita yang menjalani operasi plastik, dengan fokus khusus pada implan payudara.

Ini menimbulkan gelombang keprihatinan terkait pelanggaran hak asasi manusia di negara yang dikenal dengan kebijakan ketatnya terhadap warganya.

Proses Pengadilan yang Mencolok

Media Daily NK melaporkan bahwa dua wanita yang melakukan implan payudara telah diadili oleh pihak berwenang Korea Utara. Persidangan berlangsung di Sariwon dan dibagikan kepada publik pada pertengahan September 2025.

Dalam sidang tersebut, selain wanita, dokter yang melakukan operasi juga diadili. Bukti yang dipresentasikan termasuk alat medis dan implan silikon, serta sejumlah uang yang diduga sebagai biaya operasi.

Tuduhan dan Konsekuensi Sosiokultural

Dalam proses hukum, salah satu dokter yang dituduh telah dinyatakan drop out dari sekolah medis. Ia juga diduga melakukan praktik ilegal dengan menggunakan bahan implan yang didapat dari Cina.

Jaksa menuduh kedua wanita tersebut mengadopsi 'kebiasaan borjuis dan kapitalis', yang bertentangan dengan prinsip sosialisme yang diusung oleh rezim Korea Utara.

Pelecehan yang Dialami Selama Persidangan

Menurut laporan Daily NK, kedua wanita tersebut mengalami pelecehan selama proses pengadilan. Polisi dikatakan melakukan pemeriksaan fisik yang tidak pantas untuk membuktikan bahwa operasi plastik benar-benar terjadi.

Kedua wanita berusia 20-an tahun ini melaporkan harus menunduk malu selama sidang, mencerminkan stigma sosial yang melekat dalam masyarakat yang sangat menekankan pemenuhan norma-norma sosial.