Islah Dalam Partai Persatuan Pembangunan: Merangkul Kesatuan Menuju Pemilu 2029
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat dualisme kepemimpinan dalam partai. Permohonan maaf ini disampaikan setelah kesepakatan islah antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Baca juga: DPR Hentikan Tunjangan Perumahan, Menjamin Transparansi Anggaran
Rommy juga mengajak seluruh elemen PPP untuk bersatu dan merangkul simpati publik, serta meminta kritik dan saran untuk perbaikan partai menjelang Pemilu 2029.
Persoalan dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menjadi sorotan publik setelah terjadinya konflik internal antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Konflik ini menyebabkan ketidakpastian dalam kepemimpinan partai.
Romahurmuziy, yang merupakan mantan ketua umum PPP, mengonfirmasi bahwa islah telah dicapai antara kedua kubu tersebut. Dalam konteks ini, Rommy mengharapkan rekonsiliasi di dalam partai untuk menghindari langkah hukum yang dapat menambah masalah.
Kegaduhan ini mencuat ke publik pekan sebelumnya, menjadi perhatian media, sehingga Rommy merasa perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dengan tujuan untuk meredakan ketegangan, ia berusaha untuk memperbaiki citra partai.
Baca juga: Kunto Aji Kritik Status Selebriti di DPR: Semua Harus Akuntabel
Dalam pernyataannya, Rommy mengajak anggota partai untuk fokus pada konsolidasi dan mengatasi masalah internal yang berkepanjangan. 'Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik,' ungkapnya.
Ia juga meminta kepada seluruh kader agar tidak menggugat kepengurusan Mardiono sebagai ketua umum yang telah terpilih. 'Mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,' lanjutnya.
Dengan semangat baru pasca islah, Rommy berharap seluruh fungsionaris dan kader PPP dapat menyambut baik kesepakatan ini untuk kepentingan partai ke depan. Kesatuan ini dianggap penting untuk menghadapi tantangan politik yang ada.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, memberikan konfirmasi bahwa islah tersebut murni dicapai melalui inisiatif internal partai. Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
'Ini inisiatif dari teman-teman semua di internal PPP,' jelas Supratman. Ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah di internal partai secara efektif.
Dengan berakhirnya dualisme, Mardiono kini resmi menjabat sebagai ketua umum untuk periode 2025-2030, sementara Agus Suparmanto akan menjabat sebagai wakil ketua umum. Langkah ini diharapkan dapat membawa stabilitas dan kinerja yang lebih baik bagi markas partai.
Baca juga: Unisba dan Unpas Tegaskan Tidak Ada Aparat Masuk Kampus Saat Kericuhan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: