Pemerintah Tegaskan Belum akan Akui Pengurus Baru PPP di Tengah Konflik Internal

Pemerintah Tegaskan Belum akan Akui Pengurus Baru PPP di Tengah Konflik Internal

Pemerintah Republik Indonesia menegaskan tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama konflik internal di partai tersebut belum terselesaikan.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China untuk Merayakan 80 Tahun Kemenangan Rakyat

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah muktamar PPP di Ancol menghasilkan dua ketua umum terpilih yang saling mengklaim legitimasi kepemimpinan.

Konflik Internal dalam PPP

Muktamar yang diadakan di Ancol melahirkan dua kubu, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Kedua pemimpin ini mengedepankan klaim mereka berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, dan berencana untuk mendaftarkan susunan pengurus baru setelah menyusun dokumen muktamar dalam akta notaris.

Baca juga: Proses Penyelidikan Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni

Sikap Netral Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu kubu dalam sengketa internal tersebut.

"Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," kata Yusril.

Prosedur Pendaftaran Pengurus Baru

Yusril menjelaskan bahwa pengajuan pendaftaran pengurus baru harus diajukan oleh pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

"Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," tambahnya. Keterlibatan pemerintah diharapkan tidak menciptakan persepsi intervensi dalam internal partai.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Perampokan