santaitalks.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan pernyataannya terkait dugaan pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998. Rapat klarifikasi tersebut dijadwalkan pada 2 Juli 2025 dan diharapkan akan membahas berbagai isu krusial yang mengemuka di publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pentingnya pernyataan Fadli yang banyak menuai kritik, di mana dia menyebut bahwa tuduhan pemerkosaan massal tidak didasarkan pada bukti konkret. Diskusi ini tidak hanya fokus pada anggaran, tetapi juga memberikan ruang bagi isu-isu sejarah yang sensitif.
Komisi X DPR telah bersidang untuk mendengarkan klarifikasi dari Fadli Zon mengenai pernyataan kontroversial terkait pemerkosaan massal tahun 1998. Dalam rapat tersebut, Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya klarifikasi ini mengingat potensi polemik yang ditimbulkan.
Lalu menjelaskan, “Yang ribut di publik kan masalah itu. Itu beliau harus klarifikasi, melekat jabatan beliau sebagai Menteri Kebudayaan.” Klarifikasi yang diminta ini sangat krusial untuk pemahaman sejarah yang akurat oleh masyarakat.
Meskipun agenda utama dalam rapat ini berfokus pada realisasi anggaran, kesempatan ini dimanfaatkan untuk menangkap pandangan Fadli yang dinilai bisa memicu protes di kalangan publik.
Fadli Zon menuai banyak kecaman setelah ia menyatakan bahwa pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998 adalah rumor belaka. Dalam laporan tersebut, ia menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk membuktikan klaim tersebut, termasuk identifikasi korban dan lokasi kejadian.
Ia berpendapat, “Itu pendapat saya pribadi. Ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat.” Meskipun demikian, pernyataan ini mengundang reaksi keras dari berbagai kelompok yang terdampak oleh peristiwa tersebut.
Kritik terhadap Fadli juga muncul dari kalangan masyarakat yang menuntut kejelasan dan pengakuan terhadap perihal tersebut. Kebangkitan kembali isu ini membuka luka lama yang belum sepenuhnya terobati.
Fadli Zon mengakui bahwa kekerasan seksual memang terjadi selama kerusuhan Mei 1998, namun meragukan karakter massal dari insiden tersebut. Ia mendeklarasikan, “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu, seperti penjelasan saya, tetapi massal itu sistematis.”
Fadli juga mengkritisi istilah ‘pemerkosaan massal’ yang dianggapnya berdampak negatif pada citra Indonesia, apabila tidak dibarengi dengan bukti yang jelas. Oleh karena itu, ia mendorong pihak-pihak yang merasa memiliki bukti untuk menunjukkan datanya.
Pernyataan ini berpotensi memicu debat lebih lanjut publik terkait dengan cara sejarah digambarkan dan dimaknai dalam konteks yang lebih luas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: